Pelantikan Gus Ipul sebagai Menteri Sosial, Berita PKB dan PBNU

**Borneonews - Jakarta**, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Syaiful Huda, menyampaikan bahwa pelantikan Saifullah Yusuf, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Ipul, sebagai Menteri Sosial merupakan murni urusan Presiden Joko Widodo. Menurut Huda, penempatan Gus Ipul di posisi tersebut tidak ada hubungannya dengan isu-isu internal yang melibatkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Huda menegaskan bahwa pengangkatan Gus Ipul sebagai menteri berada dalam ranah prerogatif Presiden, meskipun saat ini sisa masa kerjanya hanya 39 hari. Ia mengungkapkan, "Kewenangan prerogatif tidak terbatas pada waktu. Bahkan, jika hanya tersisa satu hari, tetap merupakan hak prerogatif Presiden. Kami akan melihat bagaimana kinerja Gus Ipul selama sisa waktu tersebut." Selanjutnya, Huda juga mengklarifikasi terkait dugaan konflik antara PBNU dan PKB, yang belakangan menjadi perbincangan. Ia mengingatkan, "Tidak ada konflik antara kami dan PBNU. Yang terjadi adalah posisi PBNU yang beroposisi terhadap PKB, baik sebelum maupun selama pemilu." Ia menggarisbawahi bahwa konflik yang ada bukan bersifat timbal balik, melainkan lebih pada tindakan PBNU yang dianggapnya menciptakan ketegangan. Gus Ipul resmi dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial definitif, mengisi posisi yang ditinggalkan Tri Rismaharini yang maju dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Timur pada 2024. Proses pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu sekitar pukul 09.00 WIB. Pelantikan ini sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 102B 2024 mengenai pengangkatan Menteri Sosial dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Dalam momen pelantikan tersebut, Gus Ipul mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi, yang berbunyi, "Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya untuk memikul tanggung jawab kepada bangsa dan negara." ANTARA