JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memberikan persetujuan terhadap pagu definitif untuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang akan berlaku pada tahun anggaran 2025. Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengkonfirmasi persetujuan tersebut dengan mengetuk palu sebagai tanda resmi. "Kami sepakat dengan poin kesimpulan I, II, dan III, bukan?" ujarnya. Berdasarkan poin kesimpulan pertama, anggaran yang dialokasikan untuk BSSN pada tahun 2025 telah disetujui sebesar Rp1.321.636.821.000. Dari jumlah tersebut, dana sebesar Rp848.464.212.000 akan diperuntukkan bagi program keamanan serta ketahanan *cyber* dan *cryptography*, sementara Rp473.172.609.000 akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen badan tersebut. Selanjutnya, pada poin kesimpulan kedua, Komisi I juga memberikan persetujuan untuk Bakamla dengan pagu anggaran sebesar Rp1.084.718.325.000 untuk tahun anggaran 2025. Anggaran ini akan digunakan untuk melaksanakan program keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksinya, yang mendapatkan alokasi sebesar Rp863.212.390.000. Adapun Rp221.505.935.000 dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Sedangkan untuk Wantannas, pada poin kesimpulan ketiga, pagu alokasi anggaran yang disetujui adalah sebesar Rp54.665.836.000. Di mana, dana sebesar Rp10.044.746.000 akan digunakan untuk program kebijakan dan strategi ketahanan nasional, dan Rp44.621.090.000 untuk program dukungan manajemen. Pada akhir rapat tersebut, Utut Adianto memperkenankan Kepala BSSN, Hinsa Siburian; Kepala Bakamla, Laksdya TNI Irvansyah; dan Sekretaris Jenderal Wantannas, Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto, untuk menyampaikan pernyataan penutup. "Ini adalah rapat terakhir kita, jadi saya persilakan untuk memberikan *closing statement*," ungkapnya. Dengan persetujuan ini, harapan agar semua program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik di tahun 2025 semakin terbuka lebar. ANTARA