MATARAM –
**Borneonews - Lombok Barat**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Ihsan Ro'is, menyampaikan bahwa pembiayaan kreatif dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pusat dalam konteks pembangunan proyek infrastruktur. Dalam sebuah konferensi internasional yang membahas sektor publik dengan tema *Creative Local Finance to Achieve Sustainable Development Goals 2030*, Ihsan menekankan pentingnya inisiatif ini dan berharap agar pembiayaan kreatif dapat ditingkatkan ke depan. Ihsan mengamati bahwa upaya untuk menggali serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum berjalan secara optimal. Akibatnya, hal tersebut berdampak pada tingginya defisit dalam pembiayaan sektor infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam menjelajahi peluang-peluang baru di dalam skema pembiayaan kreatif agar proses pembangunan infrastruktur layanan dasar tetap dapat berlangsung. "Dapat dipastikan bahwa jika keadaan ini berlanjut, kita akan terus bergantung pada pembiayaan dari pusat. Oleh karena itu, penting untuk memaksimalkan dan mengelola potensi yang ada," tegas Ihsan. Konsep pembiayaan kreatif melibatkan kolaborasi dana yang bersumber dari swasta, organisasi non-pemerintah, serta dana publik atau pemerintah untuk pelaksanaan proyek infrastruktur. Berbagai skema pembiayaan kreatif yang dapat diterapkan meliputi sinergi pendanaan, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, sumber-sumber alternatif untuk pembangunan juga bisa diambil dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, hibah, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, surat berharga negara, dan sukuk. Pada tahun 2021, total belanja negara yang disalurkan ke daerah melalui alokasi transfer ke daerah mencapai Rp785 triliun. Alokasi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur. Setiap tahunnya, nominal alokasi transfer ke daerah terus menunjukkan peningkatan. Untuk tahun 2024, diestimasikan belanja negara yang disalurkan ke daerah akan mencapai Rp857 triliun, dan diperkirakan mencapai Rp919 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2025. ANTARA