MANADO –
**Borneonews - Manado** - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Sulawesi Utara (Sulut) tengah melakukan pembaruan data dalam program Pendataan Keluarga Tahun 2024. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, F Tino Tandaju, menjelaskan bahwa pendataan keluarga ini dilakukan setiap lima tahun sekali dengan metode sensus, yang mencakup seluruh keluarga. Selain itu, pada setiap tahun, dilakukan pemutakhiran data melalui metode survei. Tino menekankan bahwa kegiatan pemutakhiran ini sangat penting, tidak hanya untuk menurunkan angka stunting, tetapi juga untuk akselerasi pengurangan tingkat kemiskinan ekstrem di masyarakat. Menurutnya, pendataan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengumpulkan data primer yang berkaitan dengan kependudukan, program keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya secara serentak. Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa pemutakhiran data kali ini dilakukan di seluruh 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Proses ini meliputi melengkapi, memperbaiki, dan memperbaharui data, serta mencatat mutasi dan mendata keluarga baru. Pelaksanaan pemutakhiran ini dilakukan dengan cara mengunjungi rumah-rumah warga serta melakukan wawancara dan observasi kepada kepala keluarga yang ditunjuk. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pemutakhiran ini adalah para petugas kader pendata yang telah dilatih untuk melaksanakan tugas tersebut. Tino juga menambahkan bahwa hasil pendataan ini nantinya akan dimanfaatkan oleh berbagai sektor untuk membantu intervensi dalam menanggulangi permasalahan di tingkat masyarakat, terutama dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting. Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022, angka prevalensi stunting di Sulawesi Utara tercatat sebesar 19,2 persen. Namun, pada tahun 2023, angka ini mengalami peningkatan menjadi 26,4 persen menurut Survei Kesehatan Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis dalam menjawab tantangan kesehatan dan gizi masyarakat, mengingat target angka prevalensi yang seharusnya tercapai adalah 16,12 persen. ANTARA