JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Polusi udara merupakan masalah kesehatan yang masih menghambat kualitas hidup banyak masyarakat Indonesia, baik yang tinggal di kawasan perkotaan maupun di pedesaan. Di kota-kota besar, risiko terpapar udara tercemar meningkat akibat emisi gas buang kendaraan. Sementara itu, masyarakat di daerah pedesaan terancam inhalasi asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan, yang sering terjadi pada musim tertentu. Dalam forum bertajuk Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang berlangsung di Jakarta awal September ini, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyampaikan bahwa kualitas udara yang dihirup setiap harinya sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, perhatian yang serius terhadap kondisi ini sangatlah penting. Hal ini juga diperkuat oleh data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebutkan bahwa setiap tahun terdapat tujuh juta kematian prematur akibat paparan polusi udara. Dari informasi yang diterima dari BPJS Kesehatan selaku penyelenggara asuransi kesehatan negeri, tercatat bahwa pada tahun 2023, penyakit pernapasan merupakan salah satu dari sepuluh penyakit yang paling banyak menyebabkan biaya perawatan. Dalam kategori perawatan rawat jalan, terdapat 1,1 juta kasus penyakit pernapasan dengan total biaya mencapai Rp431 miliar (sekitar USD27,96 juta). Di sisi lain, ada 1,7 juta kasus yang memerlukan perawatan inap, dengan total biaya perawatan mencapai Rp13,3 triliun (sekitar USD863 juta). Data dari BPJS Kesehatan juga menunjukkan adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) selama periode tersebut. Pada data rawat jalan dari fasilitas kesehatan primer (FKTP) seperti puskesmas dan klinik, tercatat 3,5 juta orang didiagnosis dengan ISPA, meningkat sebesar 10,4 persen dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, data dari fasilitas kesehatan rujukan lanjutan (FKRTL) menunjukkan tren peningkatan kasus secara nasional, terutama setelah pandemi COVID-19. Rata-rata pengeluaran untuk perawatan pasien rawat jalan menunjukkan angka yang cukup signifikan. Sebelum pandemi, biaya perawatan pasien berjumlah Rp32,9 miliar dengan 159.251 kasus. Namun, setelah pandemi, angka ini meningkat menjadi Rp45,2 miliar dengan 210.291 kasus. Menanggapi hal ini, Harbuwono menekankan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas udara di Indonesia harus berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan. Menyadari bahwa polusi udara adalah masalah bersama, Kementerian Kesehatan telah mengintegrasikan data kualitas udara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke dalam aplikasi SATUSEHAT, yang dapat diakses oleh publik secara real-time. Integrasi data ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko melakukan aktivitas luar ruangan saat kualitas udara buruk. Kementerian Kesehatan juga terus berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak polusi udara dan mendorong penggunaan masker ketika melakukan aktivitas di luar rumah di saat kondisi udara tidak baik. **Penanganan Polusi Udara** Untuk mencapai kualitas udara yang lebih baik, langkah pertama adalah mengidentifikasi penyebab polusi udara, tidak hanya di kawasan metropolitan tetapi juga di daerah lain yang rentan mengalami paparan asap kebakaran hutan pada periode tertentu. Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sigit Reliantoro, mayoritas masalah polusi udara di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebakaran hutan dan lahan, polusi dari pembangkit energi, seperti pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU), serta aktivitas perkotaan. Setiap faktor penyebab tersebut memerlukan penanganan spesifik. Ini menunjukkan bahwa pendekatan satu solusi tidak dapat diserap untuk mengatasi semua masalah terkait polusi udara. Saat ini, Kementerian Kesehatan berfokus pada peningkatan kesadaran berbagai pihak dan kementerian terkait untuk terus melakukan pemantauan serta menjaga data terkait polusi udara. Namun, dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk menerjemahkan data dari setiap sektor ke dalam tindakan nyata di tingkat masyarakat. Pengambilan langkah konkret akan terjadi saat semua pihak menyadari bahwa polusi udara merupakan masalah bersama, dan bukan sekadar persoalan yang dapat ditangani secara individu. Reliantoro menamatkan integrasi lintas sektor sebagai bentuk kerjasama dalam menangani polusi udara, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sebagai tahap awal, tim yang dipimpin oleh kepala daerah dapat dibentuk di provinsi yang rawan kebakaran untuk merumuskan langkah-langkah penanganan berdasarkan pendekatan ilmiah, melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Pendekatan serupa dapat diterapkan untuk mengatasi polusi udara secara lebih luas. Kementerian dan lembaga kini telah memiliki mekanisme pemantauan serta regulasi yang mendukung pencegahan polusi udara. Integrasi data dapat membantu mereka menerjemahkan informasi tersebut menjadi tindakan di lapangan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa untuk wilayah tertentu, seperti Jakarta dan sekitarnya, diperlukan penanganan institusional, termasuk pembentukan otoritas pemantauan kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta di kawasan industri seperti Karawang dan Indramayu. Pemerintah Indonesia juga menunjukkan komitmennya untuk menangani masalah polusi udara. Forum IISF 2024 menjadi salah satu platform untuk berdiskusi dan merumuskan solusi berdasarkan praktik terbaik yang telah diterapkan di berbagai belahan dunia. Rachmat Kaimuddin, Deputi Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menggarisbawahi bahwa Indonesia sedang menghadapi permasalahan yang serupa dengan yang dialami beberapa negara beberapa dekade lalu. Identifikasi masalah ini telah dilakukan, dan mayoritas berkaitan erat antara kualitas udara dengan transisi energi. Masalah mendasar berorigin dari proses pembakaran yang memunculkan emisi karbon, yang kemudian mengakibatkan polusi udara. Apabila satu masalah dapat diatasi, penyelesaian untuk masalah lainnya juga akan ditemukan. Menyusul upaya pencarian solusi, pemerintah Indonesia mengagendakan transisi energi sebagai salah satu topik utama dalam IISF, termasuk penggunaan sumber daya ramah lingkungan dan pendanaan untuk meningkatkan pemakaian transportasi publik dalam rangka mengurangi pencemaran dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Pemerintah juga aktif mendorong riset maupun studi lebih mendalam dalam rangka mengurangi pencemaran dari PLTU dan sektor transportasi. Langkah perbaikan kualitas bahan bakar di Indonesia agar memenuhi standar Euro juga menjadi fokus utama. Sebagai contoh, Jakarta telah melakukan langkah awal dengan pengoperasian bus listrik TransJakarta. Sejauh ini, 100 unit bus listrik telah beroperasi, dengan tambahan 200 bus yang direncanakan akan digunakan pada akhir 2024. Terdapat juga janji untuk memastikan 100 persen bus listrik dalam pengadaan bus baru ke depan. Selain itu, pemerintah tengah mempertimbangkan kemungkinan pengembangan area rendah emisi (Low Emission Zone/LEZ). Perhatian juga diarahkan pada standar emisi PLTU di Indonesia yang saat ini masih tertinggal di belakang negara lain seperti Cina, India, Uni Eropa, serta Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia sedang mengevaluasi langkah-langkah untuk mengurangi emisi dari PLTU dan meningkatkan standar di masa mendatang. Salah satu rencana yang diusulkan adalah pensiun dini PLTU Suralaya dan Cirebon, yang termasuk dalam 400 proyek yang akan mendukung pencapaian net zero lebih cepat daripada batas waktu 2060. Semua langkah ini mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam menangani polusi udara demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. ANTARA