JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Teten Masduki, baru-baru ini mengungkapkan berbagai capaian yang telah diraih kementeriannya selama lima tahun terakhir dalam sebuah rapat kerja yang dilaksanakan bersama Komisi VI DPR RI. Rapat tersebut berlangsung di Jakarta pada hari Rabu. Dalam laporan kinerja yang disampaikan, Teten menyebutkan upaya peningkatan skala usaha mikro melalui program hilirisasi. Salah satu inisiatif yang diungkapkan adalah pembangunan 11 Rumah Produksi Bersama (RPB), yang bertujuan untuk mendukung para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan produk mereka. Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Kemenkop UKM, Teten juga menjelaskan capaian lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik minyak makan merah. Pabrik ini dikembangkan dengan memanfaatkan komoditas unggulan daerah melalui koperasi. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Selanjutnya, Teten melaporkan mengenai program korporatisasi petani yang telah diterapkan di Koperasi Pesantren Al-Ittifaq Bandung dan Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo Cilacap. Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk pertanian di tingkat lokal sehingga dapat memberikan keuntungan lebih bagi para petani. Dalam aspek pembiayaan, Kemenkop UKM juga telah melakukan transformasi dengan tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari bank. Teten menjelaskan bahwa kementerian berusaha mendorong beragam sumber pembiayaan yang lebih inklusif. Selanjutnya, terdapat program *Solusi* atau *Solar Untuk Koperasi Nelayan* yang merupakan hasil kerja sama antara Kemenkop UKM, PT Pertamina (Persero), dan Kementerian BUMN. Hingga saat ini, sembilan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) telah dibangun, sementara tujuh SPBUN lainnya masih dalam proses konstruksi. Teten menambahkan, terkait rasio kewirausahaan, realisasi pada bulan Februari 2024 telah mencapai 3,34 persen. Di sisi lain, program transformasi digital bagi UMKM mencatatkan kemajuan yang signifikan dengan mencatat 25,45 juta UMKM terlibat sampai Mei 2024. Dia juga menyampaikan bahwa beberapa agenda reformasi telah diselesaikan, termasuk di dalamnya adalah Badan Layanan Usaha (BLU) di bawah Kemenkop UKM. Reformasi tersebut meliputi Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP-KUKM) serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). Menanggapi hasil capaian tersebut, Teten berharap dukungan dari Komisi VI DPR RI tetap berlanjut agar kinerja Kemenkop UKM dapat semakin baik di masa depan. Ia mengungkapkan harapannya agar ada dukungan berkelanjutan dalam mendorong inovasi dan pengembangan koperasi serta UMKM yang kuat di tengah persaingan yang semakin ketat. Dalam rapat kerja tersebut, Komisi VI DPR RI juga menyepakati alokasi anggaran untuk Kemenkop UKM tahun anggaran 2025 sebesar Rp937,17 miliar. Angka ini mengalami penurunan sebesar 37,44 persen dibandingkan alokasi anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp1,49 triliun. ANTARA