JAKARTA –
**Borneonews - Birmingham, Inggris**, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dengan tegas menolak desakan untuk membatasi penjualan senjata kepada Israel. Alasan yang disampaikan oleh Starmer adalah bahwa Inggris selalu berkomitmen untuk mematuhi hukum internasional yang berlaku. Dalam sebuah sesi di parlemen pada hari Rabu, anggota parlemen Partai Nasional Skotlandia, Brendan O'Hara, mengungkapkan keprihatinannya terhadap tindakan Israel yang menjatuhkan bom seberat 907 kilogram di wilayah sipil yang padat di Gaza. O'Hara menyatakan, "Tidak dapat disangkal bahwa Israel telah menggunakan *F-35* untuk melakukan hal tersebut." O'Hara kemudian melanjutkan dengan mengkritik keputusan pemerintah yang tidak memasukkan komponen *F-35* dalam penangguhan lisensi senjata. Ia berargumen bahwa seharusnya pemerintah dapat menegaskan bahwa Israel tidak seharusnya menjadi pengguna akhir untuk komponen yang diproduksi di Inggris. Menanggapi pertanyaan dan kritik dari O'Hara, Starmer menekankan sikap pemerintahnya yang selalu mengikuti hukum internasional. Ia mengatakan, "Kami telah memberikan penjelasan yang sejelas mungkin, dan saya yakin anggota parlemen yang berkeadilan akan mendukung keputusan yang kami ambil. Yang terpenting saat ini adalah kita harus segera memberlakukan gencatan senjata." Starmer juga menyatakan bahwa ia akan membahas isu ini secara langsung dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada hari Jumat (13/9). Ia menegaskan bahwa pemerintah Inggris berkomitmen untuk memastikan agar warga Israel yang diculik bisa dibebaskan, serta bantuan kemanusiaan bisa mengalir ke Gaza. Ia juga menyebutkan perlunya segera memulai proses menuju resolusi dua negara, yang disebutnya sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di Palestina. Pada tanggal 2 September lalu, pemerintah Inggris telah mengumumkan penangguhan sebanyak 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel setelah melakukan evaluasi. Hal ini dilakukan dengan catatan bahwa terdapat risiko jelas bahwa sejumlah ekspor senjata tertentu ke Israel dapat digunakan untuk melakukan atau mendukung pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Lisensi yang ditangguhkan tersebut mencakup komponen untuk berbagai jenis pesawat militer, termasuk helikopter dan pesawat nirawak, serta peralatan yang mendukung penargetan. Namun, penting untuk dicatat bahwa komponen yang terkait dengan program jet tempur *F-35* yang diproduksi di Inggris masih tidak termasuk dalam penangguhan. ANTARA