JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan harapan agar bencana gempa dan tsunami yang melanda Samudera Hindia dua dekade lalu dapat mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi bencana di masa depan. Kepala BNPB, Suharyanto, menyampaikan bahwa pengalaman pahit dari bencana tersebut harus dijadikan pelajaran berharga. Ia menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas antarnegara sebagai fondasi untuk menciptakan ketangguhan dalam menghadapi kemungkinan bencana serupa di masa mendatang. Menurutnya, kerjasama antara negara-negara dapat menghasilkan suatu kawasan yang tidak hanya siap menghadapi bencana, tetapi juga mampu bangkit dan pulih dengan lebih kuat setelah bencana terjadi. Pernyataan ini diungkapkan Suharyanto dalam forum internasional Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2024 dan ajang pameran Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference (ADEXCO) yang diadakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Acara yang diikuti oleh delegasi dari sepuluh negara ASEAN ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari praktisi, pelaku usaha dalam bidang kebencanaan, hingga sejumlah ilmuwan global untuk mempersiapkan berbagai aspek ketangguhan menghadapi bencana. Suharyanto juga menekankan pentingnya penyediaan teknologi inovatif dalam sistem pendeteksi gempa dan tsunami yang tepat dan terintegrasi. Selain itu, diperlukan pengembangan keterampilan masyarakat serta tata kelola pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada bulan Desember tahun 2004 telah memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain seperti Thailand, Malaysia, Myanmar, serta beberapa negara di Asia Selatan dan Afrika Timur. Peristiwa tersebut menyebabkan lebih dari 227 ribu orang kehilangan nyawa, lebih dari 45 ribu orang di antaranya dinyatakan hilang, dan puluhan ribu lainnya mengalami luka-luka. Beberapa ahli berpendapat bahwa dampak yang begitu besar saat itu disebabkan oleh terbatasnya akses informasi terkait kebencanaan dan kurangnya sistem pendeteksi gempa dan tsunami yang efektif. Menghadapi realitas ini, Suharyanto menjelaskan bahwa pengalaman bencana terdahulu telah memacu Indonesia untuk terus mengembangkan teknologi dan menggabungkannya dengan kearifan lokal guna memitigasi risiko bencana. Teknologi yang dimaksud termasuk sistem peringatan dini atau *early warning system* (EWS) yang berbasis sensor, serta Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang dikelola oleh BNPB berkolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Suharyanto menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terulangnya tragedi serupa di masa yang akan datang. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite ASEAN untuk Manajemen Bencana dan Direktur Nasional Pusat Pengelolaan Bencana Negara Brunei Darussalam, Kolonel (Rtd) Muhd Harrith Rashidi Bin Haji Muhd Jamin, menambahkan bahwa negara-negara ASEAN harus mengambil pelajaran dari bencana yang terjadi di masa lalu untuk meningkatkan sistem penanggulangan bencana. Ia juga berharap forum seperti GFSR dan ADEXCO dapat memberikan kontribusi dalam menyusun peta jalan mitigasi bencana regional yang lebih efektif, terutama dalam bidang pemanfaatan sistem peringatan dini yang terintegrasi. ANTARA