JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menginformasikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan harga tiket untuk kereta rel listrik (KRL). Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Mohamad Risal Wasal, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan yang akan diambil oleh kabinet pemerintahan yang baru. Risal menegaskan, "Saat ini, kami belum bisa memastikan apakah harga tiket akan naik atau tidak. Kami harus menunggu arahan lebih lanjut. Sebaiknya kita tidak berspekulasi terlalu jauh," ujarnya pada konferensi pers yang digelar di Jakarta pada hari Kamis. Terkait dengan wacana penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis tarif tiket KRL, Risal menambahkan bahwa hal tersebut juga belum berjalan. "Kami belum memiliki informasi lebih lanjut mengenai hal ini. Sekali lagi, kami lebih baik menunggu arahan yang jelas di masa mendatang," imbuhnya. Meski demikian, Kemenhub telah melakukan kajian mengenai kemungkinan kenaikan tarif KRL sebesar Rp1.000. "Kami telah melakukan studi tersebut dan sebelumnya direncanakan untuk menaikkan tarif antara Rp1.000 hingga Rp2.000. Namun, penerapan keputusan ini belum dilakukan," ungkap Risal. Selain itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa penerapan subsidi berdasarkan NIK untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek pada tahun 2025 masih merupakan sebuah konsep yang sedang dipertimbangkan. Dia menekankan bahwa saat ini masih dilakukan studi mengenai penerapan subsidi agar dapat dialokasikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Budi juga menjelaskan bahwa saat ini semua opsi yang ada masih dalam tahap wacana, dan belum ada keputusan yang bersifat final. Wacana tentang penerapan subsidi berbasis NIK ini menjadi topik hangat di media sosial belakangan ini, yang bermula dari pemberitaan mengenai data yang terdapat dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang disampaikan kepada DPR. Dalam dokumen tersebut, anggaran belanja subsidi untuk pelayanan umum (PSO) kereta api ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan, terutama bagi kereta ekonomis, termasuk KRL Jabodetabek. Salah satu langkah perbaikan yang direncanakan adalah perubahan sistem pemberian subsidi untuk tahun depan. ANTARA