MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sedang melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi untuk mendorong partisipasi pemilih menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung pada tahun 2024. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak suara mereka. Ketua KPU Kota Mataram, Edy Putrawan, menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan melalui berbagai aktivitas di tingkat lingkungan dan kelurahan, termasuk program kelurahan pelopor demokrasi. Selain itu, KPU juga secara khusus menyasar pemilih pemula dengan melaksanakan kegiatan di sekolah-sekolah tingkat SMA, SMK, dan MA melalui program bertajuk *go to school*. Edy, yang didampingi oleh komisioner KPU lainnya, Muslih Syuaib, menegaskan bahwa menjangkau pemilih pemula di kalangan pelajar sangat diprioritaskan. Hal ini penting mengingat dari 315 ribu daftar pemilih sementara, sekitar 51 persen di antaranya adalah pemilih pemula. "Kami berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Mataram," ungkap Edy. Diharapkan, melalui kegiatan sosialisasi ini, partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024 dapat mencapai angka yang sama dengan Pemilu 2024, yang tercatat sebesar 84 persen. Meskipun demikian, Edy mencatat bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap pilkada biasanya berada di bawah 70 persen. Sebagai contoh, pada Pilkada 2020, hanya 67,2 persen masyarakat yang berpartisipasi dalam pemungutan suara. Edy mencermati bahwa partisipasi pemilih dalam pilkada cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pemilu. Hal ini disebabkan oleh kurang masifnya mobilisasi dari partai politik dan calon legislatif pada saat pilkada, di mana biasanya hanya ada dua pasangan calon yang bertarung. "Situasi ini berlaku di semua daerah, bukan hanya di Kota Mataram saja," tambahnya. Di samping itu, Edy mengungkapkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, yang menunjukkan bahwa ada ribuan pemilih yang berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Situasi ini disebabkan oleh banyaknya pemilih yang berada di luar daerah, baik untuk keperluan pekerjaan maupun pendidikan. "Data dari Dukcapil menunjukkan sekitar 7.000 hingga 8.000 pemilih Kota Mataram yang saat ini berada di luar kota," jelas Edy. Dengan berbagai langkah yang ditempuh KPU, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pilkada mendatang dapat meningkat, sehingga proses demokrasi di Mataram berjalan lebih optimal. ANTARA