MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah menyelaraskan rencana aksi untuk pembangunan yang rendah emisi karbon dan berketahanan iklim. Langkah ini berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 2025-2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam upaya tersebut, pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Iswandi, menekankan bahwa pembangunan dengan fokus pada rendah karbon adalah strategi vital dalam transisi menuju ekonomi yang bersih dan pembangunan yang berkelanjutan. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pencapaian visi Indonesia Maju pada tahun 2045 dan mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi nol bersih pada tahun 2060. Iswandi menambahkan bahwa proses penyelarasan ini bertujuan untuk mengintegrasikan poin ke-13 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs). Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kapasitas untuk melakukan pelaporan atas berbagai aksi pembangunan rendah karbon. Hal ini akan difasilitasi melalui penggunaan Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon, yang dikenal dengan sebutan AKSARA. Komitmen pemerintah NTB terhadap ketahanan serta kemandirian energi juga terlihat jelas, di mana targetnya adalah mencapai 100 persen pemanfaatan sumber daya energi lokal yang terbarukan, berkelanjutan, dan rendah karbon. Upaya ini bertujuan untuk memastikan akses yang universal dan andal terhadap energi bagi seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Pengurangan ketergantungan terhadap sumber daya energi yang diimpor diharapkan dapat membantu mengurangi beban energi di wilayah tersebut. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan yang berbasis lokal serta rendah emisi karbon. Lebih jauh, pemerintah daerah berusaha untuk menyediakan akses energi yang universal, andal, serta ramah lingkungan. Ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing masyarakat. Hingga saat ini, proporsi penggunaan energi terbarukan di Nusa Tenggara Barat mencapai angka 22,43 persen. Energi terbarukan ini terdiri dari berbagai sumber, termasuk pemanfaatan biosolar, serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (*PLTS*) dengan kapasitas 21,6 megawatt pada jaringan listrik (*on-grid*) dan 28 megawatt untuk sistem terpencil (*off-grid*) yang dikelola oleh PT Amman Mineral. Selain itu, terdapat juga pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan kapasitas mencapai 18,59 megawatt, serta penggantian bahan bakar batu bara di pembangkit listrik tenaga uap dengan pemanfaatan biomassa dan biogas untuk skala rumah tangga. Dokumen Rencana Besar Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat memaparkan potensi energi hijau yang sangat menjanjikan, di antaranya adalah bioenergi dengan kapasitas 298 megawatt, energi dari sampah kota sebesar 32 megawatt, serta energi angin yang diperkirakan mencapai 2,60 gigawatt. Selain itu, potensi energi surya yang ada di kawasan ini diperkirakan sebesar 10,62 gigawatt. ANTARA