SURABAYA –
**Borneonews - Situbondo**, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengajak perempuan untuk aktif dalam mengawasi dan mencegah praktik politik uang menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo, Ahmad Faridl Ma'ruf, menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu prioritas utama program yang ditetapkan secara nasional. Menurut Faridl, amanat tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 448, yang menyatakan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam acara sosialisasi dengan tema "Peran Perempuan Mencegah Politik Uang" yang diadakan di Situbondo, Faridl menjelaskan bahwa terdapat empat tema besar yang dibahas dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif untuk pilkada, yaitu peran perempuan dalam mencegah politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN) serta perangkat desa, ujaran kebencian dalam konteks kecurangan pilkada, dan praktik kampanye hitam. Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga, termasuk Fatayat NU, Korpri, dan Himpaudi. Faridl berharap melalui sosialisasi ini, pengetahuan mengenai pengawasan pemilu dapat ditransformasikan kepada masyarakat, khususnya di kalangan perempuan. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan satu persepsi dan komitmen yang sama untuk mengawal seluruh tahapan pemilihan kepala daerah agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami berharap perempuan tidak hanya berpartisipasi secara pasif saat hari pencoblosan untuk menggunakan hak pilih mereka, tetapi juga turut mengawasi seluruh proses untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan,” ungkap Faridl. ANTARA