JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (*Jamsostek*) di Indonesia, dengan target perlindungan 99,5 persen pekerja pada tahun 2045. Upaya ini bertujuan untuk mengakomodasi perlindungan bagi kelompok pekerja yang rentan. Dalam sebuah acara yang digelar di Plaza BP Jamsostek, Jakarta Selatan, baru-baru ini, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan harapan besarnya akan pencapaian target tersebut. "Saya berharap pada tahun 2045, 99,5 persen pekerja di Indonesia telah terlindungi seluruhnya," ujarnya. Menjelang pencapaian Indonesia Emas 2045, Wapres menekankan pentingnya pembangunan manusia sebagai salah satu pilar utama. Ia menggarisbawahi bahwa program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah representasi dari peran aktif negara dalam memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Berdasarkan estimasi, jumlah pekerja di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan akan mencapai 142 juta. Dalam konteks ini, Wapres menekankan pentingnya meningkatkan cakupan universal jaminan sosial ketenagakerjaan. Saat ini, Jamsostek telah melindungi sekitar 39,2 juta pekerja, termasuk 2,8 juta pekerja yang masuk dalam kategori rentan dan berisiko mengalami kemiskinan ekstrem. Lebih lanjut, ia mengungkapkan keprihatinan terhadap kelompok pekerja rentan seperti petani, nelayan, marbot, pedagang kaki lima, dan petugas keagamaan. Kelompok ini sering kali menghadapi situasi keuangan yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap pekerja terdaftar sebagai peserta aktif dalam kegiatan BPJS Ketenagakerjaan melalui pemanfaatan maksimal program Jamsostek dan upaya mengurangi kemiskinan ekstrem. Wapres juga menekankan peran penting pemerintah daerah, termasuk di tingkat desa dan kelurahan, dalam mencapai sasaran tersebut. Ia merincikan langkah-langkah strategis yang perlu diterapkan untuk memperkuat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Di antara langkah tersebut, Wapres mengajak pemerintah daerah untuk memaksimalkan alokasi anggaran guna perlindungan pekerja rentan, serta menyusun program-program yang berdampak nyata. "Pastikan regulasi dan kebijakan yang ada dapat mendukung percepatan perlindungan bagi pekerja miskin, rentan, dan tidak mampu, sehingga kita bisa segera menekan angka kemiskinan ekstrem," tutur Wapres. Ia juga menggugah perlunya inovasi dalam pelayanan BPJS Ketenagakerjaan agar akses dan kemudahan pendaftaran dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Untuk itu, Wapres menekankan pentingnya digitalisasi dan peningkatan sistem teknologi informasi, agar layanan dapat dinikmati tidak hanya di kota besar, tetapi juga di daerah terpencil. Wapres mengajak masyarakat untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dari jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mereka bisa memahami hak dan keuntungan yang tersedia melalui program tersebut. ANTARA