JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengemukakan pentingnya dukungan dari aparat TNI/Polri dalam menjaga kelancaran transisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Dalam sebuah pengarahan yang berlangsung di Istana Negara IKN, Jakarta, pada hari Kamis, Presiden Jokowi menekankan perlunya stabilitas negara agar proses ini dapat berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. "Saya meminta kepada TNI dan Polri untuk benar-benar menjaga stabilitas negara. Ini adalah dukungan penuh terhadap transisi pemerintahan. Agar proses transisi ini mulus, pemerintahan yang saat ini saya pimpin harus dapat diteruskan oleh pemerintahan yang baru di bawah pimpinan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto," tegas Jokowi. Presiden juga menggarisbawahi bahwa Indonesia kini berada dalam salah satu fase yang sangat krusial. Ia mengingatkan tentang pelantikan calon presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2024. Selain itu, pada bulan November mendatang, akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak untuk posisi gubernur, bupati, dan wali kota. "Perlu kita ingat bahwa bulan depan, yakni bulan Oktober, akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian, bulan November akan diadakan pemilihan serentak untuk kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota," ungkap Presiden. Mengacu pada hal tersebut, Jokowi menekankan pentingnya TNI/Polri untuk secara aktif menjaga stabilitas politik yang telah terjaga hingga saat ini. Ia juga memperingatkan agar segala permasalahan kecil dapat diselesaikan segera, agar tidak berlarut-larut dan berpotensi menimbulkan isu yang lebih besar yang dapat mengganggu proses transisi pemerintahan. "Pastikan bahwa proses transisi ini berjalan baik dan lancar. Jangan sampai ada gangguan-gangguan kecil yang dapat berimplikasi negatif," lanjutnya. Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi kembali menegaskan harapannya agar TNI/Polri mendukung sepenuhnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta menjaga prinsip netralitas, agar situasi tetap kondusif dan sesuai harapan masyarakat. ANTARA