JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk melindungi para pekerja yang berada dalam kategori rentan, sehingga mereka memperoleh akses terhadap perlindungan jaminan sosial. Dalam pernyataannya, Menaker Ida menekankan pentingnya anggaran dari APBD digunakan untuk memberikan dukungan kepada pekerja-pekerja tersebut. Dia mengingatkan bahwa hal ini harus disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dan kota. Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri acara Penganugerahan Paritrana Award 2024 di Jakarta pada hari Kamis. Ida menambahkan, tujuan dari imbauan ini adalah untuk memastikan bahwa pekerja-pekerja rentan dapat menerima jaminan sosial, termasuk layanan kesehatan melalui *BPJS Kesehatan* dan perlindungan ketenagakerjaan melalui berbagai program dari *BPJS Ketenagakerjaan* (BPJAMSOSTEK). Lebih jauh, Menaker juga menyatakan komitmennya untuk memperluas peluang kerja guna memasukkan para pekerja ke dalam pasar kerja. Ia menekankan bahwa selain memastikan perlindungan jaminan sosial, pihaknya juga menyediakan kesempatan untuk mempersiapkan individu agar menjadi pelaku usaha, atau yang biasa dikenal dengan istilah *entrepreneur*. Kementerian Ketenagakerjaan juga menyatakan bahwa mereka memberikan akses kepada masyarakat, baik bagi mereka yang mengalami kehilangan pekerjaan maupun bagi mereka yang ingin mulai berbisnis. Salah satu program yang disiapkan adalah program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Ida menjelaskan bahwa kementeriannya tidak hanya memberikan bantuan modal kepada para calon pengusaha, tetapi juga memfasilitasi mereka dalam membangun jaringan yang dapat mendukung pengembangan usaha mereka. Menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 39,2 juta pekerja telah mendapatkan perlindungan melalui berbagai program yang ditawarkan. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 2,81 juta peserta termasuk dalam kategori pekerja rentan, yang sering kali berpotensi terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem. ANTARA