MAKASSAR –
**Borneonews - Makassar**, Pemerintah Kota Makassar, yang terletak di Sulawesi Selatan, baru-baru ini menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan tujuan untuk menyepakati langkah-langkah strategis dalam mencapai target nol kasus stunting di wilayah tersebut. Penjabat Sekretaris Daerah Makassar, Firman Hamid Pagarra, menyampaikan pentingnya penanganan masalah stunting yang telah menjadi perhatian utama pemerintah lokal. Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan dalam usaha menekan angka stunting hingga mencapai angka nol. "Kerja sama yang baik dan sinergis antara berbagai pihak tentu saja akan sangat membantu dalam mewujudkan zero stunting di Kota Makassar," ujarnya saat rapat berlangsung. Firman menegaskan bahwa upaya penurunan stunting harus dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan banyak sektor. Semua dinas terkait diharapkan bekerja secara terkoordinasi, terencana, dan berbasis data yang jelas. Firman berharap, seluruh elemen di tingkat kecamatan dan kelurahan dapat bersama-sama berkolaborasi untuk mengurangi prevalensi stunting di kota ini. Ia menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini diadakan seiring dengan agenda nasional yang akan berlangsung pada September 2024. Pembicaraan dalam rapat ini berfokus pada Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang akan diadakan dalam rangka memantau salah satu indikator utama, yaitu stunting. "Diperlukan langkah nyata yang lebih terfokus, holistik, integratif, dan berkualitas, terutama di level keluarga," tambahnya. Firman menggarisbawahi bahwa semua intervensi harus berorientasi pada penguatan kelurahan prioritas dan keluarga yang terdapat dalam fase 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Dalam upaya ini, diperlukan kerjasama yang solid untuk mendukung pelaksanaan survei yang akan dilakukan di 71 kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan. "Kelurahan-kelurahan ini dipilih karena memiliki angka stunting yang tinggi dan akan menjadi contoh representatif dalam penilaian prevalensi stunting di Kota Makassar," ungkapnya. Firman juga mencatat bahwa sejak bulan Juni, telah dilakukan pengukuran dan intervensi pencegahan stunting secara bersamaan di semua posyandu. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam pemantauan pertumbuhan balita. Hal ini mencakup keakuratan dalam penimbangan dan pengukuran, serta peningkatan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan yang lebih baik. Beragam program juga telah dilaksanakan untuk mendukung Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, seperti kegiatan *DAHSAT* (Dapur Sehat Atasi Stunting) dan pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). Selain itu, kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam rangka Program Bangga Kencana yang diusung oleh Kader Ikatan Masyarakat Perempuan (Kader IMP) juga telah dilakukan. "Keberhasilan ini sangat tergantung pada dukungan kolaborasi antar sektor yang saling mendukung dalam pelaksanaan intervensi penurunan stunting, dengan pendekatan yang holistik dan integratif serta memiliki target yang terukur," ujarnya. Firman juga mengingatkan para camat, yang bertindak sebagai ketua TPPS di tingkat kecamatan, untuk meningkatkan peran serta tanggung jawab mereka. Mereka diharapkan dapat memantau kinerja TPPS di kelurahan dalam mengajak seluruh keluarga berisiko stunting untuk rutin menghadiri posyandu setiap bulan. ANTARA