JAKARTA –
**Borneonews - Nusantara**, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa penunjukan menteri sosial yang baru merupakan langkah penting untuk memastikan kelanjutan kebijakan di tengah masa akhir periode kabinetnya yang akan berakhir bulan depan. Dalam pernyataannya, Jokowi menekankan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh Kementerian Sosial sangat besar dan berkaitan erat dengan masyarakat berlapis bawah. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan seorang menteri yang memiliki kewenangan penuh. "Jika jabatan ini hanya diisi oleh menteri sementara, maka otoritas dan kekuasaan dalam menjalankan kebijakan akan terbatas," ujar Jokowi saat memberikan keterangan di Istana Garuda, Kamis lalu. Dengan demikian, pelantikan Saifullah Yusuf sebagai menteri sosial dinilai lebih tepat dibandingkan membiarkan posisi tersebut diisi oleh seorang menteri sementara. Langkah ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan kebijakan sosial yang optimal di bulan terakhir kepemimpinannya. "Saya yakin (penunjukan menteri) ini akan membantu dalam pelaksanaan tugas. Meskipun masa tugas menteri ini hanya satu setengah bulan, hal itu tetap penting," tambahnya. Pada hari Rabu, 11 September, Presiden Jokowi telah resmi mengangkat Yusuf sebagai menteri sosial dalam Kabinet Indonesia Maju untuk menggantikan Tri Rismaharini, yang memilih mundur untuk berkompetisi dalam pemilihan daerah pada tahun 2024. Yusuf, yang akrab dipanggil Gus Ipul, sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan di Jawa Timur sejak tahun 2021 hingga dilantik menjadi menteri. Sebelum itu, ia juga menempati posisi sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur dari tahun 2009 hingga 2019. Setelah dilantik sebagai menteri kabinet, Yusuf berniat untuk memfokuskan perhatian pada kelancaran transisi kebijakan sosial menjelang masa kepresidenan Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Yusuf sendiri menyadari bahwa Presiden Jokowi memiliki rencana untuk memperkuat proses transisi demi memastikan keberlanjutan kebijakan sosial di pemerintahan baru. Ia berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan yang telah ada serta menyelesaikan program-program yang belum tuntas yang ditinggalkan oleh pendahulunya. ANTARA