JAKARTA –
**Borneonews - IKN Nusantara**, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pada hari Kamis mengungkapkan kesiapan pihaknya untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dana yang dialokasikan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumatra Utara. Pernyataan ini disampaikan setelah ia menghadiri pengarahan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa jika terdapat fakta dan bukti yang mengarah pada penyimpangan dana PON, tim investigator akan segera dibentuk untuk melakukan penyelidikan dan investigasi lebih lanjut. Dalam pengumumannya, ia juga menegaskan bahwa koordinasi akan dilakukan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, terkait isu ini. Sebelumnya, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi dari Bareskrim Polri, Komisaris Besar Arief Adiharsa, juga telah menyampaikan kesiapan pihaknya untuk meninjau lokasi-lokasi PON guna menyelidiki dugaan penyimpangan keuangan. Ia menginformasikan bahwa tim satgas dari Markas Besar Polisi akan berkunjung ke lokasi penyelenggaraan PON pada hari Jumat untuk memberikan dukungan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga serta menyelidiki laporan yang ada. Langkah ini diambil setelah melakukan konsultasi dengan Menteri Dito Ariotedjo mengenai dugaan penyimpangan dana. Adiharsa juga menjelaskan bahwa tim satgas tersebut merupakan gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim, Kepolisian Aceh, serta Kepolisian Sumatra Utara. Selain melakukan peninjauan terhadap acara tersebut, tim juga akan melakukan klarifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. PON Aceh-Sumatra Utara dijadwalkan berlangsung dari tanggal 9 hingga 20 September 2024, dengan total 65 cabang olahraga, 33 di antaranya akan diselenggarakan di Aceh dan 34 di Sumatra Utara. Kejuaraan ini diperkirakan akan diikuti oleh 6.287 atlet dan 3.158 ofisial di Aceh, sementara Sumatra Utara akan menampung 6.618 atlet dan 3.320 ofisial. Hal ini menunjukkan komitmen dan semangat dalam penyelenggaraan acara olahraga nasional ini, meskipun di tengah isu yang menyangkut transparansi penggunaan dan pengelolaan anggaran. ANTARA