SURABAYA –
**Borneonews - Banyuwangi**, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang terletak di Jawa Timur, menyelenggarakan kegiatan bertajuk "Rembug Disabilitas". Kegiatan ini berperan penting sebagai sarana untuk menyerap aspirasi dari penyandang disabilitas, guna pengambilan keputusan terkait kebijakan pembangunan yang inklusif. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menekankan bahwa mendengarkan aspirasi dari penyandang disabilitas adalah langkah krusial dalam menciptakan kebijakan daerah yang mendukung semua lapisan masyarakat. Ia menyatakan, "Kami ingin memastikan bahwa semua program pembangunan dan kebijakan pemerintah dirancang untuk memfasilitasi setiap elemen, termasuk rekan-rekan dari kalangan disabilitas." Lebih lanjut, Ipuk menjelaskan bahwa sangat penting untuk memberikan ruang bagi penyandang disabilitas agar suara mereka dapat disampaikan secara langsung. Hal ini bertujuan agar kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut. Dalam forum "Rembug Disabilitas" ini, berbagai aspirasi telah disampaikan. Beberapa di antaranya mencakup usulan untuk pembangunan fasilitas olahraga yang ramah bagi penyandang disabilitas, penyediaan papan informasi yang dapat diakses oleh tuli dan netra, serta pengadaan fasilitas untuk juru bicara isyarat (JBI) di setiap kegiatan pemerintah. Di sektor kesehatan, terdapat juga usulan untuk menghadirkan loket khusus bagi penyandang disabilitas di fasilitas kesehatan. Selain itu, disarankan pelatihan penggunaan bahasa isyarat untuk tenaga kesehatan dan pelatihan deteksi dini bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), yang ditujukan bagi kader posyandu. Dalam aspek ekonomi, Ipuk menambahkan bahwa ada beberapa usulan yang berkaitan dengan pelatihan pemasaran, baik *offline* maupun *online*, untuk unit usaha kecil dan menengah (UMKM) dari kalangan disabilitas. Selain itu, usulan terkait fasilitasi legalitas usaha hingga bantuan dalam promosi pemasaran juga disampaikan. Ipuk kemudian meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan respons atas setiap usulan yang diajukan oleh penyandang disabilitas. "Kami sangat menghargai setiap masukan yang telah diberikan. Aspirasi ini sangat berarti dan akan kami jadikan acuan untuk tindakan selanjutnya, yang akan diupayakan seoptimal mungkin," tuturnya. Kegiatan "Rembug Disabilitas" ini dihadiri oleh berbagai organisasi yang mewakili penyandang disabilitas, termasuk Perkumpulan Penyandang Disabilitas Daerah (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Juru Bahasa Isyarat, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunanetra Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Forum Peduli Disabilitas, Disable Motorcycle Indonesia, Persatuan Tuli Banyuwangi, UMKM Sahabat, dan National Paralympic Committee Indonesia. ANTARA