SURABAYA –
**Borneonews - Malang**, Universitas Brawijaya menguatkan komitmennya dalam mencegah segala bentuk gratifikasi yang berpotensi merusak integritas di lingkungan akademis. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi dan deklarasi yang bertajuk Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN). Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo SSi MSi PhD, menjelaskan bahwa pola pikir merupakan akar permasalahan yang sering kali menjadi pemicu terjadinya gratifikasi. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada integritas institusi pendidikan. "Kami di perguruan tinggi berkomitmen untuk menyediakan layanan yang baik, bersih, dan transparan. Sebab, jika pola pikir tidak diperbaiki, maka dapat mengakibatkan terbentuknya budaya yang kurang baik," ungkap Prof. Widodo di Kota Malang pada hari Rabu. Sosialisasi ini dihadiri oleh 120 peserta yang terdiri dari para dekan serta pihak direktorat Universitas Brawijaya. Dalam acara itu, seluruh direktorat dan dekan juga menandatangani pakta integritas PEIPTN sebagai bentuk komitmen bersama. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, setiap direktorat dan dekan dapat memperkuat kebijakan di masing-masing bidang kerjanya. Langkah tersebut penting untuk membangun budaya anti-gratifikasi berdasarkan parameter dari Satuan Reformasi Birokrasi kampus, yang meliputi tahapan pembinaan, peningkatan pola pikir, serta pembentukan budaya bersih dalam layanan kampus. "Setiap fakultas juga memiliki zona integritas, di mana ekosistem di setiap unit akan dinilai berdasarkan itu," tambahnya. Meskipun demikian, Prof. Widodo menyadari bahwa memperkuat ekosistem anti-gratifikasi tidaklah mudah. Hal ini memerlukan dukungan dari tidak hanya pihak manajemen kampus, tetapi juga melibatkan seluruh mahasiswa. "Contohnya, saat mahasiswa lulus, mereka seringkali merasa senang dan memberikan bingkisan kepada dosen. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat berjalan sepihak; kedua belah pihak perlu memahami pentingnya integritas," jelasnya. Dalam konteks yang lebih luas, sosialisasi dan deklarasi ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mendukung pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan kampus. "Budaya ini harus terus diterapkan secara konsisten. Jika gerakan tersebut hanya dilaksanakan sekali, maka tidak akan terbentuk dengan baik," tutupnya. ANTARA