SURABAYA –
**Borneonews - Ponorogo**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Ponorogo mengeluarkan ketentuan baru yang mewajibkan calon petahana yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara (CLTN). Masa kampanye dijadwalkan berlangsung dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024. "Aturan ini telah ditetapkan. Setiap calon petahana diharuskan mengambil CLTN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Bupati dan wakil bupati yang mencalonkan kembali di daerah yang sama selama periode kampanye diwajibkan untuk menjalani CLTN," ungkap Arwan Hamidi, seorang Komisioner KPU Ponorogo, di Ponorogo. Selain harus mengambil cuti, calon petahana juga dilarang menggunakan semua fasilitas jabatan yang terkait dengan posisi mereka selama dua bulan yang merupakan masa CLTN tersebut. Di antara fasilitas yang tidak boleh digunakan adalah kendaraan dinas, rumah dinas, asisten, serta alat atau sarana lain yang merupakan milik negara. "Selama masa kampanye, penggunaan fasilitas negara dilarang. Semua rincian mengenai hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU (PKPU)," imbuhnya. KPU Ponorogo saat ini juga sedang menanti petunjuk teknis (juknis) mengenai kampanye untuk Pilkada mendatang. Untuk cuti, pemberian izin akan dilakukan oleh Gubernur untuk bupati atau walikota, berdasarkan amanat dari pasal 70 UU Pilkada. “Setelah cuti kampanye diberikan, penjabat sementara (Pjs) yang akan mengisi kekosongan jabatan bupati akan ditunjuk oleh gubernur,” tambahnya dengan tegas. Namun, hingga saat ini, KPU Ponorogo belum menerima surat pengajuan cuti dari calon petahana. Proses pengajuan cuti dimulai dari izin yang diberikan oleh Gubernur, setelah itu surat tersebut harus disampaikan kepada KPU. “Permohonan izin cuti diajukan kepada Gubernur, setelah mendapatkan persetujuan, surat itu akan ditembuskan ke KPU,” jelasnya lebih lanjut. ANTARA