JAKARTA –
**Borneonews - Moskow**, Otoritas Spanyol menegaskan komitmennya untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan masyarakat Venezuela. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara pemerintah Spanyol, Pilar Alegria, pada hari Kamis. Sebelumnya, pada hari Rabu, ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, meminta agar anggota parlemen segera menyetujui resolusi yang memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Spanyol. Permintaan ini muncul setelah kongres Spanyol mendesak pemerintahnya untuk mengakui Edmundo Gonzalez, seorang mantan kandidat pemilihan, sebagai presiden yang terpilih. "Menjaga hubungan yang baik dengan rakyat Venezuela adalah prioritas kami, terutama di saat-saat dimana ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk menyerang Pemerintah Spanyol," tutur Alegria ketika berbicara dengan para jurnalis. Pilar Alegria juga menambahkan bahwa kedutaan Spanyol di Venezuela masih beroperasi seperti biasa, meskipun situasi politik yang sedang berlangsung. Pada hari Rabu, Majelis Rendah Parlemen Spanyol menyetujui sebuah usulan non-legislatif yang mendorong pemerintah untuk meratifikasi pengakuan terhadap Edmundo Gonzalez sebagai "pemenang sah" pemilihan presiden Venezuela. Usulan ini diajukan oleh Partai Rakyat yang berhaluan kanan, dan dilandasi oleh "penolakan berulang kali pihak otoritas pemilu Venezuela untuk mempublikasikan hasil pemungutan suara dengan tepat dan dalam waktu yang telah ditentukan." Usulan tersebut didukung oleh 177 dari 350 anggota parlemen. Namun, Partai Pekerja Sosialis, yang merupakan partai yang berkuasa dan dipimpin oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez, tidak memberikan dukungan terhadap inisiatif tersebut. Pemerintah Spanyol juga telah memberikan suaka kepada Gonzalez awal pekan ini. Ia dipindahkan keluar dari Venezuela dengan menggunakan pesawat militer setelah memperoleh izin untuk keluar dari Caracas dengan aman. Gonzalez tiba di pangkalan militer di Madrid bersama istri dan sekretaris luar negeri Spanyol, Diego Martinez Belio. Sebelumnya, pada 3 September, Kantor Kejaksaan Agung Venezuela mengumumkan bahwa pengadilan tingkat pertama telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Gonzalez, setelah ia tiga kali gagal hadir untuk memberikan kesaksian. Kantor kejaksaan sedang melakukan penyelidikan atas publikasi daring data oposisi yang bertentangan dengan pengumuman resmi hasil pemilihan presiden, serta dugaan tindakan hasutan untuk kekerasan di jalanan. Pemilihan presiden Venezuela berlangsung pada 28 Juli, dan sehari setelahnya, Dewan Pemilihan Nasional menyatakan Nicolas Maduro sebagai presiden terpilih untuk periode 2025-2031, karena memperoleh 51 persen suara. Protes segera meletus di Venezuela setelah pengumuman tersebut, dengan terjadi bentrokan antara polisi dan demonstran di Caracas, dimana para demonstran mulai melemparkan batu dan bom *molotov*. Menurut laporan dari kantor kejaksaan agung, lebih dari 2.000 orang telah ditangkap terkait tindakan perusakan infrastruktur negara, pembangkangan hukum, dan terorisme. Pemerintah Venezuela mengklaim adanya campur tangan dari negara lain dalam pemilihan tersebut serta dalam hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. ANTARA