JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pembatasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi direncanakan oleh pemerintah untuk menjaga kualitas udara di perkotaan sekaligus memberikan ruang fiskal yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas bahan bakar. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi menyatakan bahwa penyaluran BBM yang lebih efisien akan membantu dalam mengurangi kadar sulfur yang tinggi, serta memungkinkan pengadaan *bus* listrik untuk mengurangi tingkat polusi di kota-kota besar. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marvest, Rachmat Kaimuddin, dalam sosialisasi rencana tersebut di Jakarta, mengungkapkan bahwa kebijakan ini sudah dirancang dengan matang. Dia menjelaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi akan dibatasi untuk kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin yang besar, sementara kendaraan roda dua dan mobil dengan kapasitas mesin kecil tetap diperbolehkan menggunakan produk bersubsidi seperti biosolar dan *pertalite*. Rachmat menekankan bahwa dampak dari kebijakan ini kepada masyarakat diperkirakan minimal, di mana kurang dari tujuh persen kendaraan akan terpengaruh oleh pembatasan tersebut. Dengan langkah ini, pemerintah berupaya melindungi lebih dari 93 persen kendaraan yang ada. Ia juga memastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan dan pasokannya akan tetap terjamin bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, Rachmat menanggapi kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat merugikan kelas menengah. Ia menekankan bahwa kelas menengah tetap akan mendapatkan akses terhadap BBM bersubsidi yang telah ditingkatkan kualitasnya dan lebih ramah lingkungan. Di acara yang sama, Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta, Daud Joseph, juga mengungkapkan rencana perusahaan untuk melakukan pengadaan *bus* listrik secara bertahap. Menurutnya, pada akhir tahun ini, PT Transjakarta akan menambah hingga 500 unit *bus* baru, yang terdiri dari berbagai ukuran, baik besar, menengah, maupun kecil, semuanya dalam bentuk *bus* listrik. Daud berharap bahwa dengan meningkatnya jumlah pengguna transportasi umum yang tidak menghasilkan emisi, upaya untuk mengatasi masalah pencemaran udara dapat lebih efektif. Tahun lalu, PT Transjakarta memperkenalkan operasional *bus* listrik dan menemukan bahwa biaya operasionalnya tidak jauh berbeda dari *bus* yang berbasis solar. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa biaya produksi dan perawatan *bus* listrik semakin efisien dan terjangkau seiring dengan waktu. Rachmat menambahkan bahwa ekspansi dan elektrifikasi kendaraan umum merupakan kunci penting untuk menangani masalah polusi udara, khususnya di Jakarta. "Transjakarta memiliki peranan yang sangat signifikan dalam upaya pengendalian polusi udara di Jakarta," ujar Rachmat menekankan betapa vitalnya kontribusi sistem transportasi umum dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. ANTARA