SURABAYA –
**Borneonews - Ponorogo**, Sekelompok massa yang mengatasnamakan Komunitas Kota Peduli Demokrasi Ponorogo melakukan unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ponorogo, Jawa Timur. Aksi ini bertujuan untuk menuntut agar semua personel Bawaslu, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kelurahan, menjaga netralitas mereka menjelang pemilihan umum. Para demonstran menampilkan berbagai poster yang mencerminkan tuntutan mereka. Selain itu, mereka juga meminta penyelenggara pemilu agar bersikap *fair play* selama proses pemilihan kepala daerah yang akan datang. Dalam orasinya, salah satu perwakilan massa, Hendro Tonayo, menekankan bahwa Bawaslu berperan sebagai wasit dalam pemilihan tersebut. Ia menegaskan bahwa jika Bawaslu Ponorogo menjalankan tugasnya dengan *fair play*, maka demokrasi di wilayah tersebut akan berkembang dengan lebih baik. Aksi tersebut tidak hanya terbatas di kantor Bawaslu, tetapi juga di sejumlah kantor kelurahan seperti Keniten, Bangunsari, Paju, dan Kepatihan. Hendro mengingatkan lurah dan jajarannya agar tetap netral pada Pilkada 2024, tanpa memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu. Ia menegaskan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), lurah diwajibkan untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik, apalagi dalam mendukung salah satu calon. Hendro juga memperingatkan bahwa apabila terbukti ada lurah atau perangkat yang melanggar netralitas, mereka dapat terkena sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih lanjut, dia mencatat adanya indikasi bahwa ada oknum lurah yang berpihak pada pasangan calon tertentu, yang jelas melanggar prinsip-prinsip netralitas. Hendro menyerukan Bawaslu untuk lebih aktif dalam memantau kondisi ini dan memastikan setiap pelanggaran mendapatkan perhatian serius. Ketua Bawaslu Ponorogo, Bahrun Mustofa, menjelaskan bahwa instansinya berkomitmen untuk bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Ia juga berjanji untuk memproses setiap laporan yang diterima terkait isu netralitas ini. Bahrun menambahkan bahwa mereka akan segera melakukan sosialisasi kepada lurah dan perangkatnya mengenai pentingnya menjaga netralitas pada Pilkada 2024. Ia mengakui bahwa sudah ada beberapa laporan yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena kurangnya bukti yang mendukung. ANTARA