JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dari Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, mendesak agar daerah segera melakukan transisi dari sistem manual ke sistem digital. Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Yusharto menekankan bahwa *transformasi digital* bukan hanya sebuah tuntutan, melainkan suatu kesempatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. "Kami tengah berupaya menemukan cara-cara yang lebih efisien untuk mempercepat peralihan dari layanan publik yang masih berjalan secara manual ke dalam format digital demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal," ujar Yusharto dalam keterangannya di Jakarta. Dia menjelaskan bahwa penerapan sistem digital di daerah akan memberikan berbagai manfaat. Di antaranya adalah peningkatan kecepatan dalam proses layanan, transparansi dalam pengelolaan data, serta kemudahan akses yang dapat dirasakan oleh publik. Dengan adanya sistem digital, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam pelayanan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yusharto juga mengungkapkan bahwa digitalisasi dapat membuat gejolak di masyarakat menjadi lebih terkendali. Berbagai isu, seperti demonstrasi dan ketidakjelasan informasi, lebih sering terjadi di daerah-daerah yang belum mengadopsi sistem digital yang baik. "Di daerah yang masih lambat dalam menerapkan digitalisasi, tantangan-tantangan seperti ini masih marak," tambahnya. Dari perspektif lain, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Dadan S. Suharmawijaya, menekankan pentingnya mengedepankan aspek keamanan dalam upaya mengejar efektivitas dan efisiensi dalam layanan publik. Menyusul insiden kebocoran data yang terjadi di Pusat Data Nasional (PDN) beberapa waktu lalu, Dadan menegaskan bahwa keamanan digital harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah transformasi. "Untuk mencapai efisiensi yang terintegrasi, keamanan tetap menjadi fokus. Jika tidak, satu kebocoran dapat berdampak pada sistem secara keseluruhan," ujarnya. Senada dengan itu, Prabawa Eka Soesant, seorang Lektor di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, juga mengungkapkan keprihatinan mengenai aspek keamanan dalam transformasi digital. Dia mengingatkan bahwa para peretas dapat dengan mudah membobol sistem yang tidak dilengkapi dengan pertahanan yang memadai, bahkan dalam hitungan menit. Prabawa menambahkan pentingnya untuk tidak menggabungkan layanan publik jika aspek keamanan masih lemah. "Pengalaman di Pusat Data Nasional menjadi pelajaran berharga. Ketika sistem keamanan sudah terbangun dengan baik, barulah kita bisa melangkah lebih jauh. Jika tidak, kita harus tetap waspada," tegasnya. ANTARA