JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menyatakan bahwa kabinet *zaken*, yang mana para menterinya dipilih berdasarkan keahlian, tidak harus selalu terdiri dari individu yang berasal dari luar partai politik. Menurutnya, terdapat banyak anggota partai politik yang memiliki latar belakang profesional yang kuat, sehingga mereka juga layak untuk ditunjuk sebagai menteri. Sebagai contoh, ia mengemukakan bahwa beberapa menteri, seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), berasal dari partai politik dan ternyata mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Achmad menegaskan pentingnya pemilihan calon menteri yang didasarkan pada portofolio dan kemampuan individu tersebut. Ia berharap masyarakat tidak mengaitkan latar belakang partai dengan kinerja kementerian, terutama ketika mendengar tentang kasus hukum yang melibatkan menteri-menteri tertentu. "Kasus yang dialami beberapa menteri bukanlah hasil dari keterkaitan mereka dengan partai politik, melainkan sepenuhnya tergantung pada kinerja yang dilakukan saat mereka menjalankan jabatannya," ungkapnya. Oleh karena itu, ia menanggapi anggapan bahwa kabinet *zaken* harus terdiri secara eksklusif dari profesional non-partai. Lebih lanjut, Achmad menekankan bahwa kehadiran menteri dari latar belakang politik tidak mengurangi kualitas kepemimpinan di kementerian. Di dalam PPP sendiri, terdapat banyak figur profesional yang dapat diusulkan untuk mengisi posisi kabinet pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keputusan akhir mengenai komposisi kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. "Kami di PPP tentu saja akan menunggu perhatian dan keputusan dari presiden terkait pembentukan kabinet ini," tambahnya. ANTARA