JAKARTA –
**Borneonews - Kupang**, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2025 yang mencapai total Rp6,22 triliun. Keputusan ini diambil dalam rangka mendukung program dan kebijakan pemerintah yang berfokus pada sektor kelautan dan perikanan. Dari total anggaran tersebut, Rp2,91 triliun atau 47 persen akan digunakan untuk belanja operasional. Rincian dari belanja ini meliputi anggaran pegawai yang sebesar Rp1,92 triliun dan belanja operasional perkantoran yang mencapai Rp991,54 miliar. Sementara itu, belanja non operasional dialokasikan sebesar Rp3,31 triliun, yang berkontribusi sebesar 53 persen terhadap total anggaran. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan komitmennya dalam memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah disepakati. Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien agar anggaran tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Rincian lebih lanjut mengenai anggaran ini juga mencakup pembagian berdasarkan unit kerja. Sekretariat Jenderal mendapatkan alokasi sebesar Rp571,25 miliar, sedangkan Inspektorat Jenderal menerima Rp81,91 miliar. Untuk Ditjen Perikanan Tangkap, anggaran yang dicadangkan adalah sebesar Rp1,26 triliun, dengan Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp937,84 miliar dan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp827,11 miliar. Selain itu, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dianggarkan Rp255,26 miliar, Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Rp623,59 miliar, serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,32 triliun. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan juga mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp342,65 miliar. Dalam analisis program, pagu anggaran KKP untuk tahun 2025 mengacu pada beberapa program penting. Program pengelolaan perikanan dan kelautan akan menerima anggaran sebesar Rp2 triliun. Kemudian, program untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri dialokasikan Rp161,03 miliar, diikuti dengan program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp310,2 miliar, program pendidikan dan pelatihan vokasi senilai Rp259,43 miliar, dan program dukungan manajemen yang mencapai Rp3,5 triliun. Terkait dengan agenda Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025, fokus kebijakan ini adalah mendukung produksi pangan nasional di sektor perikanan, yang diharapkan dapat meningkatkan swasembada pangan. Usulan DAK Fisik untuk tahun 2025 berdasarkan daerah disampaikan melalui Aplikasi Krisna BAPPENAS dengan total Rp1,3 triliun, yang terdiri dari usulan provinsi sebesar Rp785 miliar dan kontribusi dari kabupaten/kota sebesar Rp524,9 miliar. Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, berharap agar anggaran yang telah disetujui dapat dimanfaatkan secara optimal, terlebih dalam menjalankan program kelautan dan perikanan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Tema yang diusung dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam konteks ini, pembangunan sektor kelautan dan perikanan akan didasarkan pada lima arah kebijakan yang berfokus pada ekonomi biru. Kebijakan tersebut mencakup penambahan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan yang terukur berbasis kuota, serta pengembangan budi daya laut dan pesisir yang berkelanjutan. Selain itu, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir serta pencemaran plastik di laut juga akan menjadi fokus melalui partisipasi aktif nelayan. ANTARA