JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menyampaikan permintaan kepada para menteri serta kepala lembaga untuk menjaga stabilitas negara. Hal ini dilakukan guna mencegah munculnya "riak-riak" atau gejolak sebelum terbentuknya pemerintahan yang baru. Dalam arahan yang disampaikannya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna kedua di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, Jokowi menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif untuk mempertahankan pertumbuhan dan melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Ia mengungkapkan, "Kita membutuhkan stabilitas untuk tumbuh, pastikan tidak ada gejolak hingga pemerintahan berikutnya terbentuk." Lebih lanjut, Jokowi menekankan pada perlunya stabilitas ekonomi selama proses transisi pemerintahan. Ia mengingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Selain fokus pada stabilitas ekonomi, Jokowi juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Ia menegaskan untuk tidak menerapkan kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang dapat berdampak pada kehidupan banyak orang. "Hindari kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat luas dan dapat menimbulkan gejolak," tegasnya. Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung ini merupakan bagian dari persiapan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang dijadwalkan pada 19 Oktober 2024. Beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju terlihat hadir dalam sidang tersebut, di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu, turut hadir Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan jajaran menteri lainnya. Kehadiran para menteri dalam sidang ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi untuk menjaga stabilitas yang dibutuhkan selama masa transisi menuju pemerintahan baru. ANTARA