JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan sejumlah kebijakan strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di angka 5 persen hingga akhir tahun 2024. Usai mengikuti rapat kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Garuda, Kalimantan Timur, Airlangga menjelaskan bahwa upaya ini mencakup penguatan belanja dari kementerian dan lembaga pemerintah. Airlangga menekankan pentingnya stimulus bagi masyarakat, terutama bagi kelas menengah. Salah satu langkah yang diambil adalah pemberian insentif melalui *Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah* (*PPN DTP*) untuk sektor properti dan otomotif. Insentif ini ditujukan khususnya untuk kendaraan listrik berbasis baterai roda empat dan bus tertentu. Diharapkan, implementasi kebijakan ini dapat memberikan dorongan yang signifikan pada kuartal IV tahun 2024. Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga mengungkapkan akan adanya penyesuaian dalam kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat yang memenuhi syarat, atau *eligible*, untuk mendapatkan dukungan finansial saat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa manfaat bagi mereka yang terdampak PHK akan disederhanakan, di mana semua penerima akan mendapatkan 45 persen dari upah sebelumnya, baik untuk tiga bulan pertama maupun tiga bulan berikutnya. Jaminan sosial ini mencakup uang tunai, konseling, informasi pasar kerja, serta pelatihan yang dirancang khusus untuk buruh yang terkena PHK. Airlangga menekankan bahwa perbaikan-perbaikan dalam sistem ini memungkinkan lebih banyak pekerja, termasuk yang bekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), untuk mengakses jaminan kehilangan pekerjaan. Rencana perubahan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengakui tantangan yang dihadapi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi RI di angka 5,1 persen pada semester kedua tahun 2024. Ia mencatat bahwa faktor pendorong seperti konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas ekspor dan impor akan terus menjadi perhatian pemerintah. Meskipun kondisi perekonomian global menunjukkan tanda-tanda pelemahan dan fragmentasi, sejatinya menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil tetap menjadi prioritas utama. Kerjasama antara Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian, di bawah arahan Presiden Joko Widodo, akan berfokus pada pelaksanaan serangkaian kebijakan yang dapat memperkuat kondisi ekonomi domestik dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. ANTARA