JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta Selatan**, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan dengan menyalurkan pupuk dan bibit tanaman kepada kelompok tani yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Jalan M. Kahfi I, Cipedak, Jagakarsa, dan melibatkan 31 kelompok tani yang masing-masing diwakili oleh lima orang perwakilan dari setiap wilayah. Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan pengapalan berbagai jenis bibit yang meliputi sawit, cabai, bawang, jagung, pepaya, kacang panjang, alpukat, serta lebah madu. Ia berharap, aksi ini dapat menjadi titik awal bagi sektor-sektor lain untuk berkontribusi dalam membangun ketahanan pangan di Jakarta, terutama melalui pengembangan praktik pertanian perkotaan atau *urban farming*. Heru juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, yang telah memberikan dukungan signifikan kepada kelompok tani di Jakarta dalam melaksanakan *urban farming*. Inisiatif ini dianggap sebagai langkah positif dalam memperkuat kemandirian pangan di tingkat lokal. Suharini Eliawati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, menambahkan bahwa pemprov berfokus pada pemanfaatan aset yang ada untuk meningkatkan aktivitas *urban farming*. Ia mencontohkan Kelompok Tani Muda Berdaya yang memanfaatkan lahan milik Dinas Sosial untuk kegiatan pertanian tersebut. Menurut Suharini, bantuan pupuk dan bibit sangat membantu petani mengurangi biaya produksi dan pengeluaran, sehingga alokasi dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya. Dalam konteks ini, Danang Suryo Wibowo, Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan bahwa pendampingan hukum dari Jaksa Pengacara Negara dalam penyaluran pupuk dan benih ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Danang menjelaskan lebih lanjut bahwa kegiatan ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 2012. Harapannya, dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta akan berkontribusi signifikan dalam ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 PP Nomor 17 Tahun 2015, sehingga pengembangan pertanian perkotaan semakin meningkat. Dalam hal ini, total bantuan pupuk yang disalurkan mencapai 18,15 ton, terdiri dari urea, *Triple Superphosphate* (TSP), dan *Kalium Klorida* (KCL). Selain itu, bantuan benih juga cukup signifikan dengan total mencapai 1,052 ton dari 25 jenis tanaman. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pertanian kota seluas 18,85 hektare dalam satu tahun, terutama menjelang musim penghujan yang menjadi waktu ideal bagi petani untuk memulai proses penanaman. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memperkuat sinergi antar sektor, termasuk dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan PT Pupuk Indonesia, dalam upaya bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik di wilayah ini. ANTARA