**Borneonews - Palembang**, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kini tengah mempercepat pengimplementasian sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui dua aplikasi, yaitu Srikandi dan Tanda Tangan Elektrik (TTE). Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.
Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Edward Chandra, menyampaikan bahwa dalam era keterbukaan informasi saat ini, pemerintah diharuskan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai perubahan. Hal ini membutuhkan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan wawasan sumber daya manusia agar tetap kompetitif di tingkat global.
Ia menekankan bahwa penerapan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai SPBE merupakan suatu langkah wajib yang harus segera dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah. Kecepatan dalam arus informasi saat ini menjadikan penerapan sistem ini sangat mendesak.
Edward menjelaskan, SPBE berfungsi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan yang lebih cepat. Dengan demikian, tujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dapat tercapai. Selain itu, SPBE juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas layanan publik serta menciptakan efisiensi dalam sistem pemerintahan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa penerapan SPBE dalam bidang kearsipan sejalan dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk berinovasi dalam pembangunan aparatur negara melalui penerapan *e-Government*, yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada berbagai jajaran, termasuk instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, dan masyarakat umum.
Edward juga menyampaikan bahwa SPBE diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik antarinstansi pemerintah. Melalui ini, pemerintah dapat melaksanakan urusan dan tugasnya dengan lebih baik, serta meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan publik.
Di samping itu, penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah. Ia berharap, dengan diterapkannya aplikasi Srikandi, proses penciptaan arsip yang tadinya menggunakan kertas dapat beralih ke format elektronik. Selain itu, perubahan ini juga mencakup peralihan penggunaan arsip dari sistem luring menjadi daring, serta penyimpanan arsip yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan dalam basis data secara elektronik.
Edward mengingatkan bahwa keberhasilan dari aplikasi Srikandi akan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi. Ia menekankan kepada peserta pelatihan agar mengikuti kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta membiasakan diri untuk bekerja dengan tuntas dan ikhlas.
ANTARA
Sumatera Selatan Percepat Implementasi Sistem Pemerintahan Elektronik
Bagikan:

PALEMBANG –
Komentar0
Jadilah yang pertama membagikan
Bagikan:

Berita Terkait
Dampak Karhutla bagi Kesehatan Bukan Hanya Gangguan Pernapasan
Karhutla Ancam Habitat Orangutan di Kalteng, Patroli dan Evakuasi Satwa Diperkuat
Hadapi Isenmulang FC, PSIM Fokus Pulihkan Fisik dan Benahi Pertahanan
Jadwal Super League: Persib Hadapi Garudayaksa, Derbi Suramadu Warnai Pekan Ketujuh
Pria di Sampit Dilaporkan ke Polres Kotim atas Kasus Asusila terhadap Anak 8 Tahun
Penerbangan di Kalteng Terdampak Karhutla, Kemenhub Minta Penumpang Rutin Cek Jadwal
Komentar (0)
Memuat komentar…







