JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Analis komunikasi politik yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Era Politik Indonesia, Khafidlul Ulum, memberikan pandangannya mengenai rencana pembentukan kabinet zaken oleh Prabowo Subianto, yang diangggap sebagai sebuah strategi politik yang tidak lebih dari sekadar gimik. Ia menekankan bahwa jika dicermati lebih teliti, rencana tersebut tidak hanya sulit untuk direalisasikan, tetapi juga memiliki kecenderungan menjadi usaha untuk menciptakan citra positif bagi pemerintahan mendatang. Menurut Khafidlul, langkah yang diambil dalam rencana pembentukan kabinet tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Pasalnya, langkah ini tampaknya lebih ditujukan untuk menunjukkan kesungguhan dalam mengelola negara serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Rencana itu hanya menjadi gagasan untuk membangun citra sebagai pemerintahan yang baik," ungkapnya. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa alasan utama mengapa kabar mengenai kabinet zaken sulit dijadikan kenyataan adalah situasi politik nasional yang kompleks. Ia berpendapat bahwa idealnya, posisi-posisi dalam pemerintahan seharusnya diisi oleh individu-individu yang memiliki keahlian, daripada hanya sekadar perwakilan dari partai politik. Namun, kenyataan yang ada menunjukkan sebaliknya, di mana intervensi politik dari partai-partai tetap akan mengisi jabatan-jabatan tersebut. "Realita politik saat ini tidak mendukung rencana tersebut. Prabowo tidak bisa mengabaikan keberadaan partai politik ketika menyusun kabinetnya," tambah Khafidlul. Selanjutnya, ia juga mengemukakan bahwa Prabowo diperkirakan akan membagi kursi dan jabatan kepada para pendukungnya selama pemilu 2024. Dia menyoroti bahwa koalisi yang terbentuk oleh Prabowo saat ini cukup besar jika dibandingkan dengan peserta pemilu lainnya. "Salah satu tujuan partai-partai yang bergabung adalah untuk memperoleh jabatan sebagai menteri atau kepala instansi dalam pemerintahan mendatang. Ketidakpastian atas jabatan ini menjadi alasan mereka mendukung," tuturnya. Meskipun terdapat kemungkinan bahwa beberapa ahli yang memiliki latar belakang di bidang politik bisa menjabat dalam kabinet, Khafidlul menekankan bahwa tidak semua kader dari partai politik layak mendapatkan posisi menteri. Banyak di antara mereka yang masih tergolong junior dan tanpa pengalaman yang memadai untuk jabatan tinggi. "Apabila pemaksaan atas pengisian posisi kabinet dilakukan, hal ini berpotensi menimbulkan konflik di dalam partai. Karena, figur-figur elite yang seharusnya mendapatkan posisi tersebut bisa saja terpinggirkan," pungkasnya. ANTARA