BANDUNG –
**Borneonews - Kabupaten Bandung**, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, yang terletak di Jawa Barat, telah memulai langkah strategis dengan memetakan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang berpotensi mengalami bencana, terutama banjir. Langkah ini diambil menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dijadwalkan pada tahun 2024. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama, menjelaskan bahwa upaya pemetaan ini merupakan hasil dari koordinasi yang intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memahami distribusi TPS selama pelaksanaan pilkada mendatang. "Kami sedang memetakan sebanyak 5.859 TPS, bekerja sama dengan KPU," ungkap Uka di Kabupaten Bandung pada hari Jumat. Uka menekankan pentingnya pemetaan ini, mengingat bahwa bulan November 2024 bertepatan dengan puncak musim hujan. Dengan demikian, BPBD memprioritaskan antisipasi terhadap TPS yang rentan terhadap bencana banjir, tanah longsor, serta fenomena cuaca ekstrem seperti angin puting beliung dan angin kencang. "Kami berupaya untuk melakukan pemetaan sambil berkoordinasi dengan KPU," tambahnya. Tak hanya melakukan pemetaan, BPBD juga berkomitmen untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam yang mungkin muncul selama pilkada. Mereka telah mempersiapkan sejumlah personel dan peralatan yang diperlukan untuk menjaga kelancaran dan keamanan penyelenggaraan pilkada. "Kami ingin memastikan bahwa pilkada dapat berjalan aman dan lancar," kata Uka. Lebih jauh, untuk menghadapi ancaman bencana, BPBD menjalin hubungan kerja dengan berbagai pihak serta melakukan koordinasi di beberapa wilayah yang dianggap rawan bencana. Uka menambahkan bahwa pihaknya melibatkan 90 narahubung yang tersebar di berbagai desa, kelurahan, dan kecamatan dalam Kabupaten Bandung. Narahubung ini ditempatkan di daerah yang berpotensi terkena banjir, longsor, dan bahaya lainnya. BPBD juga menggandeng Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Kabupaten Bandung untuk melaksanakan sosialisasi mengenai mitigasi bencana. Sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat di tingkat lokal, agar mereka lebih siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul selama pilkada 2024. "FRPB terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan Ketua RT, RW, aparatur desa, serta pihak kecamatan di daerah rawan bencana," tutup Uka. ANTARA