JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan berbagai strategi yang dirancang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas lima persen hingga akhir tahun ini. Dalam pernyataannya setelah mengikuti rapat pleno kabinet terakhir yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Nusantara, Kalimantan Timur, pada hari Jumat, ia menekankan pentingnya peningkatan belanja dari kementerian dan lembaga. Hartarto menyoroti bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat kelas menengah. Salah satu langkah penting adalah pemberian insentif pajak yang ditanggung pemerintah (*PPN DTP*) untuk sektor properti dan otomotif, dengan penekanan khusus pada kendaraan listrik tertentu. Selanjutnya, ia juga mengarahkan perhatian pada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (*JKP*) yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (*BPJS Ketenagakerjaan*). "Kami berencana untuk melakukan perbaikan terhadap program JKP untuk memperluas jangkauannya agar lebih banyak orang yang diPHK dapat merasakan manfaatnya," ujar Hartarto. Ia menambahkan bahwa jumlah bantuan tunai yang diberikan akan meningkat. Menurut Hartarto, perbaikan yang direncanakan akan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri ketenagakerjaan. Program JKP ini menawarkan lebih dari sekadar bantuan tunai, melainkan juga menyediakan layanan konseling, informasi mengenai pasar kerja, dan kegiatan pelatihan bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 persen hingga akhir tahun merupakan tantangan yang tidak mudah, terutama dalam situasi perlambatan ekonomi global saat ini. Dalam konferensi pers di Jakarta pada 5 Agustus, ia menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau dengan seksama konsumsi rumah tangga, investasi, serta transaksi impor dan ekspor untuk mempertahankan atau meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. ANTARA