BOGOR –
**Borneonews - Depok**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Kejaksaan Negeri Depok, baru-baru ini memberikan peringatan kepada masyarakat agar tetap waspada dan tidak terpengaruh oleh berita bohong atau hoaks yang beredar menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024. Ketua KPU Kota Depok, Wili Sumarlin, dalam sebuah acara di Depok, mengimbau agar setiap individu dengan teliti memeriksa setiap informasi yang diterima. Ia menegaskan bahwa tidak semua berita yang beredar dapat dipercaya. "Sebelum mempercayai sebuah berita, sangat penting bagi kita untuk memastikan kebenarannya terlebih dahulu," ungkap Willy. Bersamaan dengan itu, Willy juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan pilkada, baik untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, maupun bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Ia berharap proses pemilihan ini dapat menghasilkan pemimpin yang jujur, amanah, dan bijaksana. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion, *FGD*) yang bertujuan untuk membahas persiapan pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur dan Wali Kota beserta Wakil Wali Kota pada tahun 2024. Tema pada diskusi ini adalah "Peningkatan Pemahaman Hukum dan Optimalisasi Profesi Serta Organisasi Kepemudaan Dalam Mencegah Hoaks dan Kampanye Hitam Untuk Kesuksesan Pilkada Kota Depok." Di sisi lain, Alfa Dera, Kepala Subseksi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis dari Kejaksaan Negeri Depok, menjelaskan bahwa meskipun istilah *hoax* tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah yang lebih tepat digunakan adalah "berita bohong." Ia menambahkan bahwa penyebaran berita bohong melalui media elektronik dapat berujung pada tindakan pidana sesuai dengan pasal 28 juncto Pasal 45 A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami perubahan. "Kami mendorong agar dalam kompetisi ini kita semua meninggalkan praktek kampanye hitam dan berfokus pada visi misi para calon," tegas Alfa. Selama acara FGD, Komisioner KPU Kota Depok, Fikri Tamau, turut mempresentasikan berbagai program yang diperkenalkan oleh KPU dalam rangka keberhasilan pelaksanaan pilkada di daerah tersebut. Ia menyatakan bahwa KPU bekerja sama dengan pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan sosialisasi kepada para pemilih, sehingga masyarakat dapat lebih mengenal profil calon yang akan bertanding dan rekam jejak mereka. "Hindari untuk terpengaruh oleh hoaks dan ujaran kebencian," ajak Fikri. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Manto, juga menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak berita hoaks dan kampanye hitam yang sering muncul di media sosial. Diskominfo juga berusaha untuk memonitor perkembangan di media sosial terkait berita bohong, dan hasil dari monitoring tersebut secara rutin dilaporkan kepada pemerintah provinsi. ANTARA