JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Tantangan krisis iklim yang dihadapi dunia di era globalisasi dan modernisasi yang kian pesat memerlukan perhatian serius. Forum Internasional Keberlanjutan Indonesia (IISF) 2024 yang berlangsung di Jakarta pada 5-6 September membahas masalah ini tak hanya dari perspektif ilmiah dan aktivisme lingkungan, tetapi juga melibatkan perhatian dari para pemimpin dunia. Selama satu abad terakhir, kemajuan yang dicapai melalui pengembangan industri telah meninggalkan jejak karbon yang cukup besar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat global untuk mulai memikirkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Peran Indonesia dalam konteks ini sangatlah penting. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dalam sesi pleno ISF 2024, bahwa untuk meningkatkan perekonomian, Indonesia perlu menjaga kelestarian lingkungan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam upaya global untuk mengurangi emisi karbon. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki beberapa hutan tropis terbesar di dunia, terletak di pulau Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Hutan-hutan ini berfungsi sebagai penyerapan karbon alami, menyimpan karbon, dan membantu menurunkan gas rumah kaca (GRK) yang ada di atmosfer. Namun, laju deforestasi yang tinggi akibat penebangan, kebakaran hutan, dan konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit berkontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi karbon global. Sebagai langkah ambisius, Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emissions/NZE) pada tahun 2060. Target ini meliputi pengurangan emisi GRK sebesar 31,89 persen melalui upaya sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional. Tantangan terbesar dalam mencapai target NZE ini, menurut menteri, adalah mencari sumber pendanaan yang memadai. Dalam konteks ini, *green financing* atau pembiayaan hijau menjadi sangat penting. Pembiayaan hijau merupakan alternatif pembiayaan yang mendukung proyek-proyek yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Jenis pendanaan ini ditujukan untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, pengelolaan sumber daya alam, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Contohnya adalah obligasi hijau yang sering digunakan dalam pembiayaan hijau di Indonesia, di mana hasil dari obligasi ini digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. Menurut Indrawati, instrumen fiskal pemerintah, seperti obligasi hijau dan biru, berhasil menarik perhatian investor domestik dan internasional. Melalui mekanisme Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diluncurkan saat KTT G20 di Bali pada 2022, pemerintah berupaya mempercepat transisi energi. Melalui program ini, United States International Development Finance Corporation (DFC) setuju untuk menyediakan dana sebesar USD 1 miliar bagi Indonesia guna mempercepat transisi menuju energi bersih. Di antara berbagai instrumen pembiayaan hijau, sukuk hijau menduduki peringkat teratas di Indonesia. Negara ini menjadi pelopor dalam penerbitan sukuk hijau, yaitu obligasi yang sesuai dengan syariah dan berhasil menarik perhatian investor internasional. Indonesia telah menerbitkan sukuk hijau senilai USD 5 miliar, sementara untuk obligasi SDGs angkanya mencapai €500 juta pada tahun 2021. Walau demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk mencapai target transisi energi pada tahun 2060. Laporan dari Asian Development Bank (ADB) menyebutkan bahwa Indonesia memerlukan investasi hijau sebesar USD 29,4 miliar hingga tahun 2030 untuk mewujudkan target NZE tersebut. Dalam ISF 2024, Sri Mulyani menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam transisi energi, yang tidak dapat bergantung sepenuhnya pada anggaran negara. Ia menekankan perlunya kerjasama dengan sektor swasta dan mengajak lebih banyak dana non-publik untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek hijau. Dari kolaborasi ini, pemerintah dapat menciptakan kebijakan dan insentif yang mendukung proyek kepada dan sektor swasta dapat membawa modal serta keahlian. Insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam proyek hijau seperti penggunaan energi terbarukan atau kendaraan listrik bisa menjadi salah satu bentuk dukungan. Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan milik negara memainkan peran krusial dalam mendukung agenda hijau pemerintah. Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar, menyatakan bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan global. Bank ini telah memfasilitasi pembiayaan hijau untuk sejumlah perusahaan BUMN besar dan mendukung proyek infrastruktur hijau yang dikelola oleh perusahaan swasta. Tantangan utama dalam pembiayaan hijau adalah pada tahap awal adaptasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di Indonesia. Oleh karena itu, kapasitas untuk pengembangan dan kolaborasi dengan lembaga keuangan yang lebih berpengalaman dalam penerapan ESG menjadi sangat penting. Dalam beberapa tahun terakhir, Bank Mandiri telah merintis pemberian pembiayaan hijau untuk mendukung proyek energi terbarukan, bekerjasama dengan lembaga internasional seperti ADB untuk mengembangkan model ESG yang dapat diterapkan secara lokal. Langkah ini sejalan dengan strategi nasional untuk meningkatkan keterlibatan lembaga keuangan dalam proyek hijau melalui insentif finansial yang disediakan pemerintah. Dalam hal ini, lembaga keuangan berperan sebagai katalis dalam transisi menuju ekonomi hijau. Alexandra menggarisbawahi bahwa co-creation dengan pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan internasional adalah hal yang sangat penting untuk memastikan akses kepada pembiayaan hijau bagi semua sektor. Akhirnya, keberlanjutan tidak hanya tentang mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan internasional, Indonesia berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam pembiayaan hijau, membuka jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. ANTARA