PONTIANAK –
**Borneonews - Pontianak**, Ancaman terhadap hutan Kalimantan semakin meningkat seiring dengan proyek pengembangan listrik berbasis biomassa di tengah krisis iklim yang semakin parah. Bayu Maulana Putra, Juru Kampanye Energi dari Trend Asia, menyampaikan bahwa setelah bertahun-tahun dieksploitasi oleh industri kayu dan pertambangan, hutan kini menghadapi tantangan baru dari sektor energi yang merusak ekosistem. Proyek-proyek seperti kebun kayu energi, perkebunan kelapa sawit biofuel, dan penambangan mineral kritis dinilai sebagai ancaman utama bagi kelestarian hutan. Dalam konteks ini, Bayu berbicara dalam diskusi lingkungan berjudul *No Music on a Dead Planet*, yang diadakan di Kabupaten Ketapang, pada hari Sabtu lalu. Ia menyoroti upaya pemerintah dalam beberapa tahun terakhir yang gencar melaksanakan proyek listrik biomassa. Proyek ini melibatkan pencampuran kayu dengan batubara untuk menghasilkan listrik di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Meskipun pemerintah mengklaim langkah ini dapat menekan emisi karbon penyebab krisis iklim, kenyataannya proyek tersebut sangat memakan banyak lahan. Untuk memenuhi kebutuhan biomassa kayu bagi 52 PLTU, dibutuhkan lahan seluas sekitar 2,3 juta hektare, yang setara dengan 35 kali luas Jakarta. Dari jumlah lahan tersebut, diperkirakan sekitar 1 juta hektare hutan alam akan dikorbankan untuk kebun kayu monokultur. Menurut Trend Asia, kondisi ini justru menguntungkan segelintir konglomerat industri kehutanan, sementara masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan terus terdesak dan kehilangan ruang hidup mereka. Bayu memberikan contoh di Kabupaten Ketapang, di mana terdapat perusahaan yang memiliki kebun kayu seluas 136 ribu hektare. Kayu dari kebun tersebut dicurigai akan dibakar untuk dijadikan energi. Antara tahun 2021 hingga 2023, perusahaan tersebut dilaporkan telah merusak hutan alam seluas 33 ribu hektare, yang tidak hanya mengancam keberadaan satwa endemik, tetapi juga memaksa masyarakat adat Dayak untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Di sisi lain, Kalimantan memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan energi terbarukan dari sumber daya air, matahari, dan angin. Pengembangan energi ini diharapkan dapat mendukung transisi ke sumber energi lebih bersih, serta menyediakan pasokan listrik untuk daerah-daerah terpencil yang belum terlayani oleh jaringan listrik nasional. Pemanfaatan yang optimal dari energi terbarukan di Kalimantan dinilai dapat meningkatkan kemandirian energi, mengurangi emisi karbon, dan memperluas akses energi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam pernyataannya, Hendrikus Adam, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, menekankan bahwa meskipun pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen untuk menekan emisi karbon, pelaksanaannya sering kali tampak tidak konsisten. Banyak wilayah hutan dan lahan gambut yang seharusnya dilindungi justru diberikan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan dengan alasan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang berpotensi merusak lingkungan. Di samping itu, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dipandang akan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Hendrikus menegaskan bahwa isu ini perlu mendapatkan perhatian serius agar pemerintah dapat mempertahankan komitmen awalnya terhadap perlindungan lingkungan. Arniyanti Arni, Lead Training dari Lembaga Gemawan, mengusulkan agar organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus pada isu lingkungan mulai memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam pelaksanaan program kerja mereka. Penggunaan media sosial untuk kampanye lingkungan, menurutnya, harus dilakukan secara lebih intensif guna menjangkau generasi muda yang akan menjadi penerus dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Arni juga menyerukan pentingnya kerjasama antara NGO dengan berbagai pihak, termasuk musisi, influencer, serta media untuk meningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang perlunya menjaga lingkungan kita. ANTARA