Popularitas Artis Tidak Cukup untuk Menang di Pilkada 2024

**Borneonews - Jakarta**, Akademikus dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ardli Johan Kusuma, menilai bahwa popularitas seorang artis tidak dapat dijadikan satu-satunya modal untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. Menurutnya, meskipun memiliki ketenaran, seorang artis belum tentu mampu menarik dukungan pemilih yang cerdas dan rasional. "Pencalonan banyak artis dalam Pilkada 2024 tidak menjamin kemenangan mereka dalam kompetisi tersebut," terang Ardli saat dihubungi. Dia mengingatkan bahwa dalam politik, terutama dalam konteks pemilu, popularitas saja tidak cukup untuk meraih sukses. Ardli menyoroti bahwa dalam pertarungan politik mendatang, penting untuk tidak hanya bergantung pada ketenaran. Dia menyebutkan bahwa banyak artis yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif 2024, namun kenyataannya, lebih dari 80 persen dari mereka tidak berhasil terpilih. Hal ini menunjukkan bahwa ketenaran tidak bisa dijadikan modal utama dalam politik. Dia mengakui bahwa ada beberapa artis yang sukses dalam pilkada sebelumnya, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Namun, kemenangan mereka sering kali didukung oleh pengalaman dan konsistensi dalam dunia politik praktis yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun, sehingga dapat membangun kepercayaan publik. "Mereka tidak hanya mengandalkan popularitas untuk maju sebagai calon, tetapi juga memiliki pengalaman yang relevan, seperti menjadi kader partai politik dalam kurun waktu yang cukup lama," jelas Ardli. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay, berpendapat bahwa banyaknya artis yang menjadi calon kepala daerah menunjukkan adanya kegagalan partai politik dalam menghasilkan kader berkualitas. "Ini mencerminkan ketidakmampuan partai politik untuk menyiapkan kader yang lengkap dan siap," ungkap Hadar. Dia menekankan bahwa partai politik seharusnya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat setempat sebelum memutuskan calon yang tepat. Setelah menganalisis kebutuhan tersebut, langkah selanjutnya bagi partai adalah menyiapkan kader yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk mengatasi masalah publik. Namun, menurut Hadar, banyak partai politik justru memilih untuk mencalonkan artis sebagai calon kepala daerah, yang dianggapnya sebagai bentuk pragmatisme yang berlebihan dan pendekatan instan untuk meraih suara. "Ini adalah cara yang terlalu mudah dalam mencari dukungan," kritiknya. ANTARA