**Borneonews - Jakarta**, Kelas menengah memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat perekonomian suatu negara, karena kelompok ini menyumbang sebagian besar dari total konsumsi. Karakteristik utama dari kelas menengah di Indonesia mencakup pola konsumsi yang beragam. Pengeluaran terbesar mereka biasanya digunakan untuk kebutuhan makanan, diikuti oleh kebutuhan tempat tinggal, kendaraan, kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Dalam konteks ketenagakerjaan, sebagian besar pekerja kelas menengah memiliki pekerjaan formal, sementara sebagian lainnya terlibat dalam bisnis produktif atau berfungsi sebagai wirausahawan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa menjaga ketahanan kelas menengah adalah tantangan yang tidak boleh diabaikan. Berdasarkan kriteria yang dirilis oleh Bank Dunia pada 2024, individu dengan pengeluaran bulanan per kapita antara Rp2.040.262 dan Rp9.909.844 (sekitar *US$643,01*) dapat dikategorikan sebagai kelas menengah di Indonesia. Namun, menurut data dari Badan Pusat Statistik, pengeluaran median untuk kelas menengah tercatat sebesar Rp2.846.440 per kapita per bulan, yang lebih dekat kepada ambang bawah. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak rumah tangga kelas menengah berjuang untuk naik ke kelas atas dan berisiko terjerumus ke kategori kelas menengah aspiratif. Meskipun dianggap sebagai penggerak utama ekonomi nasional, kelas menengah menghadapi berbagai tantangan yang membuat mereka rentan terhadap penurunan status ekonomi. Saat ini, populasi kelas menengah di Indonesia menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pemerintah terus memantau perkembangan ini untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berada dalam jalur pertumbuhan ekonomi yang positif. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah populasi kelas menengah di Indonesia mencapai 53,83 juta pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi 49,51 juta pada 2022, 48,27 juta pada 2023, dan 47,85 juta pada 2024. Sebagai perbandingan, populasi kelas atas tetap relatif stabil, tercatat sebanyak 1,07 juta pada tahun 2021 dan 2024. Penurunan populasi kelas menengah ini mencerminkan adanya tekanan ekonomi. Jika situasi ini tidak ditangani dengan baik, hal tersebut bisa melemahkan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap potensi guncangan yang terjadi. Pemerintah harus menyadari kerentanan yang dihadapi oleh kelas menengah dan mempertimbangkan untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif demi mendukung kelompok ini. Misalnya, penyediaan program pelatihan keterampilan dan pengembangan tenaga kerja dapat membantu masyarakat kelas menengah menghadapi tantangan yang berkembang di pasar kerja. Selanjutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan pajak yang lebih lunak bagi kelompok dengan tingkat penghasilan tertentu atau memberikan insentif bagi keluarga yang harus menanggung biaya pendidikan anak-anak mereka. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan bantuan finansial bagi kelas menengah serta membantu mereka tetap stabil dan berkontribusi pada perekonomian. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019, proporsi pembayaran pajak dalam pengeluaran kelas menengah hanya mencapai 3,48 persen, namun meningkat menjadi 4,53 persen pada tahun 2024. Dalam periode yang sama, pengeluaran untuk pendidikan meningkat dari 3,64 persen menjadi 3,66 persen, sementara pengeluaran untuk barang dan jasa tumbuh dari 6,04 persen menjadi 6,48 persen. Pemerintah perlu menangani peningkatan ini untuk memastikan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa di pasar domestik tetap tinggi. Permintaan yang tinggi ini akan menjadi pendorong bagi berbagai sektor industri, termasuk manufaktur, layanan, dan perdagangan. Sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan kelas menengah dan memastikan kontribusi optimal mereka terhadap perekonomian nasional, pemerintah telah meluncurkan berbagai program. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, program-program tersebut mencakup inisiatif perlindungan sosial, program Kartu Prakerja, asuransi kehilangan pekerjaan (JKP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan subsidi serta kompensasi energi. Dalam upaya menjaga daya beli kelas menengah, langkah-langkah strategis juga diambil untuk mencegah rumah tangga kelas menengah jatuh ke dalam kategori rentan, serta memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah juga telah memutuskan untuk menghadirkan kembali insentif pajak pertambahan nilai (PPN) yang sepenuhnya ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah dari September 2024 hingga Desember 2024. Untuk mendukung individu berpenghasilan rendah dalam sektor perumahan, telah ada peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2024 dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit. Kementerian Keuangan juga mengumumkan bahwa pemerintah telah menerapkan kebijakan pembebasan PPN untuk sejumlah kategori pengeluaran, seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi, yang ditujukan untuk kelompok kelas menengah dan atas. Pemerintah terus fokus pada pengembangan infrastruktur, termasuk pembangunan tol, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur digital, guna meningkatkan konektivitas dan mobilitas. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat, termasuk kelas menengah, dalam menjalankan aktivitas mereka. Upaya juga dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya menargetkan kelompok yang sangat miskin, tetapi juga memperhatikan kelas menengah yang sering kali terabaikan. Dengan berbagai bentuk dukungan dan program yang ditargetkan, kelas menengah diharapkan dapat terus berfungsi sebagai penggerak utama bagi perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan. ANTARA