JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengemukakan pentingnya inklusi keuangan untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia dalam rangka pertemuan *The 30th APEC Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting* (SMEMM30) yang berlangsung di Pucallpa, Peru, pada hari Jumat, 13 September. Sekretaris Kemenkop UKM, Arif Rahman Hakim, menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia senantiasa berupaya untuk memberikan akses yang lebih baik kepada UMKM terhadap teknologi, pendanaan, serta dukungan dalam mengelola bisnis. Upaya ini menjadi bagian integral dari strategi untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam skala nasional maupun global. Dia juga menyatakan bahwa salah satu fokus utama saat ini adalah meningkatkan inklusi keuangan untuk UMKM, dengan target mencapai 90 persen pada tahun 2024. Angka ini merupakan peningkatan dari 88,7 persen pada tahun sebelumnya, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk memajukan sektor ini. Namun, Arif tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi oleh UMKM saat ini. Dia menggarisbawahi bahwa kurangnya literasi keuangan dan keterbatasan dalam keterampilan digital menjadi dua masalah signifikan yang harus diatasi. Sebagai respons terhadap isu ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk pendirian Pusat Layanan Terpadu (PLUT) di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Arif, hingga saat ini telah dibangun 100 pusat layanan terpadu yang tersebar di 26 provinsi. Pusat-pusat ini bertujuan untuk menyediakan layanan menyeluruh bagi UMKM, mencakup konsultasi bisnis, dukungan pengembangan, serta akses ke sumber pembiayaan yang diperlukan. Lebih lanjut, Arif juga menyoroti keberhasilan program-program pembiayaan yang inklusif bagi UMKM, seperti Program Mekaar dari PNM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam tahun 2023, program-program ini telah berhasil menyalurkan sebesar Rp260,26 triliun kepada 4,64 juta UMKM, yang menandakan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan. Dalam forum tersebut, Arif menekankan pentingnya posisi Indonesia sebagai aktor yang mendukung inklusivitas ekonomi dan pertumbuhan UMKM di skala global. Dia meyakini bahwa kebijakan strategis dan program inovatif yang diterapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan sektor tersebut. "Kami berharap dapat terus memberikan dukungan bagi UMKM untuk berkontribusi tidak hanya terhadap ekonomi nasional, tetapi juga dalam rantai nilai global yang lebih luas," ungkap Arif. Pertemuan *The 30th APEC SME Ministerial Meeting* ini dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara anggota APEC, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan UMKM dan meningkatkan partisipasi mereka dalam rantai pasokan global. ANTARA