JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta untuk periode 2024-2029, Andi Anzhar Cakra Wijaya, menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie, Kadin Indonesia akan berperan sebagai mitra strategis dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Andi, peran Kadin sangat krusial dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional untuk mencapai cita-cita tersebut. Dalam keterangan yang diberikan, Andi menyampaikan dukungannya terhadap Anindya Bakrie selama musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Kadin. Ia menegaskan, "Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, saya mendukung penuh pencalonan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia untuk periode 2024-2029." Bersama dengan pengurus lainnya, Andi juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, yang menggantikan Arsjad Rasjid. "Saya ucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Anindya Bakrie," tuturnya. Anindya Bakrie sendiri hadir di Munaslub Kadin Indonesia, di mana ia secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum. Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, melaporkan bahwa munaslub dihadiri oleh 28 perwakilan Kadin dari berbagai provinsi. Mereka semua sepakat untuk memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. "Pemilihan telah selesai dan dilakukan secara aklamasi. Dari 28 ketua umum Kadin daerah yang hadir, 25 asosiasi juga terwakili dan memberikan dukungan, sehingga Bapak Anindya terpilih secara aklamasi," jelas Bambang Soesatyo, yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI. Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa munaslub ini memiliki keabsahan, mengingat mayoritas peserta adalah pimpinan Kadin daerah, dengan 28 dari 34 provinsi yang hadir. "Kepemimpinan Anindya Bakrie sah dan legal," tambahnya. Dalam anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) organisasi, dinyatakan bahwa pemilihan ketua umum dalam munaslub dapat dilakukan jika memang diperlukan tanpa adanya pelanggaran dari ketua yang sedang menjabat. "Kami hanya melaksanakan keinginan asosiasi dan daerah. Tidak ada agenda lain, kecuali memediasi usulan dari daerah," pungkas Bambang. ANTARA