SURABAYA –
**Borneonews - Surabaya**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mencatat terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah, yang dikenal sebagai calon tunggal, untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024. Dari total 41 daerah tersebut, satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota akan memiliki pasangan calon yang hanya akan bersaing melawan *kotak kosong*, yang berarti tidak ada lawan yang nyata dalam pemilihan tersebut. Fenomena ini menimbulkan berbagai asumsi dan pandangan dari kalangan pengamat serta akademisi, yang wajar mengingat setiap peristiwa politik seringkali membawa makna dan interpretasi yang berbeda-beda. Beberapa pihak berpendapat bahwa munculnya calon tunggal menunjukkan adanya penurunan kualitas demokrasi di daerah tersebut. Mereka menyoroti ketidakmampuan partai politik dalam menghadirkan tokoh-tokoh yang layak berkompetisi dalam pemilihan. Sementara itu, ada pula yang berpendapat bahwa tingginya biaya politik menjadi penghalang bagi banyak calon untuk ikut serta dalam kontestasi ini. Namun, keberadaan calon tunggal, baik dengan atau tanpa lawan, sebaiknya dilihat dengan perspektif yang lebih bijaksana. setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan masing-masing dalam memahami dan merespons dinamika politik, budaya, serta peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, kita tetap optimis bahwa calon tunggal yang bersaing dengan *kotak kosong* akan memunculkan inovasi dan solusi yang kreatif. Di kalangan masyarakat, seperti yang terjadi di warung kopi, terdengar guyonan bahwa mungkin saja pemerintah daerah akan mengganti *kotak kosong* dengan kotak amal, kotak saran, atau wadah lain untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Faktanya, kemunculan calon tunggal dalam pemilihan bukanlah hal baru, baik di tingkat pemilihan kepala daerah mau pun pemilihan kepala desa, yang sering disebut dalam istilah *bumbung kosong*. Selain itu, calon tunggal juga mencerminkan transparansi dari partai politik tentang seriusnya mereka dalam mengusung kandidat yang kredibel, tanpa sekadar menampilkan calon untuk menunjukkan seolah-olah ada kompetisi. Banyaknya calon tunggal yang merupakan petahana menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tersebut merasa puas dengan kepemimpinan yang ada, serta pengembangan yang dilakukan selama masa jabatan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin saat ini telah berhasil dalam memenuhi harapan masyarakat. Keberadaan calon tunggal seharusnya tidak dianggap mengurangi makna demokrasi, karena pemilih tetap memiliki opsi yang bisa dipilih sesuai dengan keyakinannya. Kita harus menyadari bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna. Adanya calon tunggal tersebut bukanlah jaminan bahwa mereka dapat melenggang mulus menuju kemenangan. Masyarakat Indonesia saat ini semakin cerdas dalam berpolitik. Jika seorang calon merasa sombong atau tidak mau mendengarkan suara rakyat, meskipun ia calon tunggal, bisa jadi ia tidak akan terpilih. Di sisi lain, KPU telah mempersiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi situasi ketika *kotak kosong* memenangkan pemilihan di 41 daerah tersebut. Dalam hal ini, jika hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa *kotak kosong* menang, KPU merencanakan adanya pemilihan ulang atau pilkada lanjutan pada tahun 2025. Rencana ini diatur dalam Peraturan KPU, yang menyatakan bahwa jika *kotak kosong* menang, pilkada selanjutnya tidak akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun, melainkan satu tahun setelahnya. Dalam konteks ekonomi, pelaksanaan pilkada juga memiliki dampak positif bagi sektor ekonomi. Ketika tahapan kampanye dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024, diharapkan akan ada peningkatan aktivitas ekonomi, terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tergantung pada pergerakan pasar selama periode ini. Contohnya, sebuah usaha konveksi di Surabaya mengalami peningkatan pesanan hingga lima kali lipat pada saat menjelang pilkada, dari rata-rata 200 lembar per hari menjadi 1.000 lembar. Pilkada tidak hanya merupakan sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga memberikan pelajaran politik kepada masyarakat. Dengan adanya pemilihan yang rutin, masyarakat akan semakin memahami pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita sambut keberadaan calon tunggal dalam pilkada ini dengan pandangan positif. Sifat demokrasi ini seharusnya tidak dipandang negatif, melainkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik di kalangan masyarakat. ANTARA