JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Perubahan iklim merupakan isu yang mendunia, meskipun masih terdapat kelompok yang meragukan keberadaannya. Ada anggapan di kalangan masyarakat yang mempertanyakan apakah perubahan iklim ini adalah fenomena nyata atau sekadar mitos belaka. Sebagian orang merasa skeptis, terutama mengenai penelitian yang dilakukan di berbagai lokasi di Indonesia yang bisa menunjukkan bukti nyata dari perubahan iklim yang terjadi. Namun, jika dilihat dari fase logis, dampak perubahan iklim sudah dapat dirasakan melalui perbedaan cuaca yang signifikan dibandingkan dengan kondisi di masa lalu, misalnya di Bogor yang sekarang tidak sama dengan Bogor beberapa dekade lalu. Menghadapi potensi dampak buruk dari perubahan iklim, upaya pengurangan emisi karbon yang dilepaskan ke udara sangat diperlukan. Langkah ini menjadi momen yang direspons oleh banyak negara, termasuk Indonesia, melalui perhatian serius pada mitigasi dan adaptasi terhadap masalah ini. Hal ini penting, karena meskipun sering kali tidak tampak jelas, perubahan iklim adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh umat manusia saat ini. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pernah menegaskan bahwa dampak perubahan iklim di Indonesia telah memengaruhi berbagai sektor penting, seperti pangan, air, kesehatan, energi, dan ekosistem. Kerugian yang dialami oleh sektor-sektor tersebut tentunya berpotensi menjadikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, ia menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pengurangan dampak dari perubahan iklim. Mitigasi terhadap perubahan iklim dapat dilakukan melalui sekuestrasi karbon, di mana peningkatan produktivitas lahan sangat vital. Hal ini merujuk pada teknik menarik dan menyimpan CO2 ke dalam tanah, sekaligus meningkatkan produktivitas lahan tersebut. Meningkatnya produktivitas lahan akan mendorong pertumbuhan vegetasi yang signifikan, sehingga proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman dapat menangkap lebih banyak karbon. Inilah esensi dari *karbon farming* yang bisa menjadi metode mitigasi yang efektif dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Praktik pertanian berbasis karbon tersebut akan menciptakan peluang untuk adaptasi baru, seperti pengembangan *ecobiodiversity*, pasar untuk *carbon credit*, dan *ecotourism*. Dengan kombinasi antara mitigasi dan adaptasi yang dilakukan secara efektif, tujuan besar untuk konservasi tanah dan air di suatu wilayah dapat terwujud. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, berkomitmen mengambil langkah-langkah penting untuk memperkuat praktik pertanian karbon. Pemerintah telah menginisiasi berbagai kebijakan untuk mendukung penerapan metode ini, dengan fokus pada peningkatan penyimpanan karbon di sektor pertanian dan kehutanan. Beberapa kebijakan baik di tingkat nasional maupun lokal yang mendukung pertanian karbon tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011, yang mengatur tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional. Regulasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data relevan tentang emisi gas rumah kaca secara berkala. Selain itu, ada juga Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (LTS-LCCR) yang menetapkan target pengurangan emisi karbon serta peningkatan ketahanan iklim hingga 2050. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 juga berperan dalam mengatur tata kelola emisi GRK, termasuk yang berasal dari sektor pertanian dan kehutanan. Untuk memperkuat implementasi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2023 menghadirkan pedoman teknis untuk menginventarisasi dan melaporkan emisi GRK yang berasal dari kegiatan pertanian. Pemerintah pun menugaskan berbagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya menerapkan pertanian karbon dan manfaatnya bagi lingkungan sekitar. Dukungan program pertanian karbon juga dikhususkan melalui pengalokasian dana untuk penelitian dan pengembangan, serta untuk mendukung penerapan praktik yang berkelanjutan. Di samping itu, Indonesia berusaha menjalin kerja sama internasional untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pertanian karbon, seperti yang dilakukan dengan Bank Dunia melalui penyediaan dana untuk program-program di Jambi. Meski banyak kemajuan yang telah dicapai, tantangan dalam implementasi praktik pertanian karbon masih ada. Banyak petani yang belum sepenuhnya memahami keuntungan dari praktik ini dan cara penerapannya. Akses terhadap teknologi dan sumber daya yang memadai juga masih menjadi kendala bagi sebagian petani. Lebih jauh, kebijakan mengenai pertanian karbon perlu diintegrasikan dengan lebih efektif agar bisa mencapai hasil optimum. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia harus terus mengoptimalkan berbagai langkah untuk mendukung pertanian karbon. Penguatan kesadaran di masyarakat serta kebijakan yang mendalam dan akses yang luas untuk teknologi diperlukan. Pada akhirnya, praktik pertanian karbon bukanlah sekadar usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ia juga berfungsi sebagai pengikat CO2, yang merupakan gas rumah kaca berbahaya penyebab pemanasan global. Beberapa metode yang bisa ditingkatkan dalam pengembangan pertanian karbon di Indonesia antara lain adalah rotasi tanaman, tumpangsari, penggunaan mulsa, dan pengurangan pengolahan tanah. Pendekatan agroforestri, yang menggabungkan tanaman keras dengan tanaman semusim di lahan yang sama juga dapat diterapkan. Praktik-praktik ini memiliki potensi besar dalam mengurangi emisi gas rumah kaca serta mencapai target penurunan suhu global. Di samping itu, praktik ini bahkan bisa memperbaiki kualitas struktur tanah dan meningkatkan kapasitas retensi air, yang sangat dibutuhkan untuk ketahanan pangan. Dengan semua keuntungan tersebut, petani juga bisa mendapatkan imbalan finansial dari mekanisme pembayaran berbasis kinerja terkait dengan karbon yang berhasil diikat. Namun, sisi lain menyatakan bahwa penerapan pertanian karbon membutuhkan investasi awal yang relatif tinggi, terutama untuk teknologi dan alat yang dibutuhkan. Keterbatasan data dan informasi mengenai potensi penyimpanan karbon di berbagai jenis tanah dan ekosistem serta kompleksitas pengukuran penyimpanan karbon juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, dukungan kebijakan serta insentif fiskal yang memadai sangat diperlukan. Dalam menjalankan implementasi pertanian karbon, penekanan pada peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan penyuluhan adalah penting. Petani harus diperlengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan praktik yang berkelanjutan ini. Juga dibutuhkan penelitian dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan kondisi agroklimat di Indonesia. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mengembangkan ekosistem pertanian karbon yang berkelanjutan. Keberadaan pasar karbon yang transparan dan efisien akan memberikan insentif kepada petani agar mau menerapkan praktik baik dalam pertanian karbon. Penetapan standar serta sertifikasi yang jelas juga penting untuk memastikan kualitas dan jumlah karbon yang tersimpan. Dalam proses ini, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna mengukur keberhasilan serta memperbaiki langkah-langkah yang diperlukan. Pada dasarnya, penerapan pertanian karbon di Indonesia menawarkan banyak potensi untuk menangani perubahan iklim sekaligus meningkatkan ketahanan pangan. Namun, pencapaian keberhasilan dalam praktik ini tetap bergantung pada dukungan dari berbagai elemen yang terlibat dan penerapan strategi yang sistematis. Dengan pendekatan yang tepat, pertanian karbon berpotensi untuk membantu petani, menjaga lingkungan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. ANTARA