JAYAPURA –
**Borneonews - Sentani**, Komunitas Anak Adat Peduli Lingkungan di Provinsi Papua mengeluarkan seruan mendesak untuk melindungi hutan di kawasan tersebut. Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap ancaman yang semakin nyata dari deforestasi yang dapat merugikan kekayaan hutan alami yang dimiliki Papua. Ketua Papua Trada Sampah, Dina Danomira, saat memberikan pernyataan di Jayapura, menyatakan pentingnya adanya transparansi dalam pengelolaan lingkungan yang bersifat lintas sektor. Dia menekankan bahwa dengan adanya perubahan dan pembangunan yang pesat di Provinsi Papua, pengelolaan dana lingkungan, termasuk dana untuk pengelolaan sampah dan hutan lindung, harus diperjelas. Dina menegaskan perlunya untuk menghidupkan kembali regulasi yang sudah ada terkait manajemen sampah kota yang belum diterapkan. Dina juga mengingatkan bahwa sampah plastik telah menjadi salah satu ancaman signifikan bagi sektor pariwisata di kota-kota pesisir besar di Papua. Selain itu, adanya *microplastics* dapat menyebabkan beragam masalah kesehatan, terutama bagi kesehatan reproduksi perempuan. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dengan berdasarkan target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang akan menerapkan kebijakan cukai untuk plastik, pemerintah provinsi diharapkan dapat mendukung dan menerapkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023. Dina kemudian menekankan bahwa generasi muda harus semakin berperan aktif dalam diskusi mengenai lingkungan hidup sesuai dengan agenda dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Dekade 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030. Ia menambahkan bahwa saat ini dunia menghadapi ancaman terbesar dalam sejarah, yaitu krisis iklim. Oleh karena itu, dia mendesak agar calon gubernur, wali kota, dan bupati yang akan terpilih di Papua lebih serius dalam menangani isu ini sebagai langkah darurat yang tidak dapat ditunda. Sementara itu, Koordinator *Volunteer Greenpeace base* Jayapura, Joonathan Frizzy Mebri, menyatakan pentingnya keterlibatan dalam mendorong pemimpin yang pro-lingkungan. Ia mengingatkan bahwa keputusan yang berimplikasi terhadap lingkungan seringkali berasal dari kebijakan politik. Oleh sebab itu, ia mengharapkan semua bakal calon, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten, untuk menempatkan isu lingkungan dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam visi, misi, dan program kerja mereka. Joonathan juga mendesak agar semua calon pemimpin yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua 2024 menghentikan praktik deforestasi dan perusakan hutan. Ia menuntut adanya transparansi dalam kebijakan lingkungan dan mendorong para pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai dalam berbagai bentuk. Hutan Papua merupakan salah satu hutan hujan tropis terakhir di Indonesia, bahkan dunia, yang masih terjaga keasriannya selama ratusan tahun. Hutan ini berfungsi sebagai rumah bagi berbagai keanekaragaman hayati dan berperan penting dalam pengaturan iklim global. ANTARA