JAKARTA –
**Borneonews - Paris**, Ketua fraksi partai sayap kanan National Rally, Marine Le Pen, mengungkapkan pendapatnya mengenai masa depan pemerintahan Prancis yang baru terbentuk. Ia memperkirakan bahwa pemerintahan ini hanya akan bertahan selama sepuluh bulan ke depan sebelum pemilu parlemen yang berikutnya dilaksanakan. Le Pen menjelaskan bahwa konstitusi Prancis melarang pembubaran parlemen dalam waktu satu tahun, kecuali jika diadakan pemilihan presiden baru. Oleh karena itu, ia memperkirakan pemilu parlemen yang baru akan diadakan pada musim semi atau musim gugur mendatang. Harapannya adalah proses pemilihan dapat dilangsungkan secepat mungkin. Hasil pemilu kilat di Prancis yang berlangsung pada bulan Juli lalu telah menciptakan situasi parlemen yang terpecah, tanpa adanya partai yang mampu meraih mayoritas. Aliansi sayap kiri yang dikenal dengan nama Front Populer Baru, yang terdiri dari France Unbowed, Sosialis, Hijau, dan Komunis, berhasil menduduki posisi teratas dengan 182 kursi di Majelis Nasional. Sementara itu, kelompok poros tengah yang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron berada di posisi kedua dengan 168 kursi. Partai sayap kanan National Rally, di mana Le Pen merupakan ketua fraksinya, mengamankan 143 kursi. Pada tanggal 5 September, Presiden Macron menunjuk Michel Barnier, yang dikenal sebagai negosiator utama *Brexit* bagi Uni Eropa, ke dalam kabinet Prancis hanya 60 hari setelah berjalannya pemilu kilat tersebut. Barnier dikenal luas sebagai politisi dengan pandangan konservatif, dan beberapa kalangan percaya bahwa ia memiliki kecenderungan sayap kanan. Salah satu posisinya yang kontroversial adalah dukungannya terhadap pembatasan imigrasi ke Uni Eropa, di mana ia mengusulkan moratorium selama tiga hingga lima tahun bagi semua migran, kecuali bagi pencari suaka dan mahasiswa asing. Partai-partai sayap kiri yang tergabung dalam koalisi Front Populer Baru menyatakan keengganan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dibentuk di bawah pimpinan Barnier. Mereka berencana untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap Barnier. Di sisi lain, Le Pen memberikan pernyataan bahwa partainya akan menunggu hingga perdana menteri yang baru mengumumkan kebijakan garis besar pada bulan Oktober. Dikabarkan oleh beberapa media, Presiden Macron telah melakukan konsultasi dengan Le Pen sebelum penunjukan Barnier dilakukan, untuk memastikan bahwa fraksinya—yang merupakan yang terbesar di parlemen—tidak akan memberikan suara tidak percaya terhadap Barnier. Dapat dipastikan, perkembangan politik di Prancis akan terus menarik perhatian dalam beberapa bulan ke depan. ANTARA