DENPASAR –
**Borneonews - Singaraja, Bali**, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng, Bali, Nyoman Dukhajaya mendorong pemerintah setempat untuk memperhatikan dan mendukung keberadaan lembaga pendidikan Pasraman dan Widyalaya. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat pendidikan keagamaan serta sekolah umum yang mengedepankan nilai-nilai agama Hindu. Dukhajaya menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting, mengingat lembaga-lembaga ini berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan manusia dan mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Menurutnya, pembangunan harus dipahami secara mendalam dan menyeluruh, dengan penekanan pada pemberdayaan manusia sebagai dasar yang esensial. Tujuan akhir dari pembangunan tersebut seharusnya berfokus pada manusia itu sendiri. Ia menjelaskan, pembangunan manusia dapat dilakukan melalui berbagai alternatif, termasuk pendidikan formal dan non-formal yang berbasis agama. Pendidikan semacam itu telah terbukti berkontribusi nyata dalam menciptakan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki daya spiritual yang tinggi serta karakter yang kuat untuk menghadapi tantangan di era modern saat ini. Selama ini, Dukhajaya mengamati bahwa Pasraman dan Widyalaya bergantung pada bantuan dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, yang sayangnya memiliki anggaran yang terbatas. Ia mengingatkan agar tidak ada pemahaman yang sempit bahwa tugas pengelolaan Pasraman dan Widyalaya sepenuhnya merupakan ranah Kementerian Agama. Ia meyakini pemerintah daerah harus hadir untuk membantu sesuai dengan kapasitas dan regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, anggota Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti keberadaan Widyalaya sebagai lembaga pendidikan formal yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2024. Di Buleleng, terdapat berbagai tingkatan pendidikan Widyalaya, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga jenjang SMA/SMK, yang semuanya membutuhkan perhatian dan dukungan lebih. Dukhajaya juga mengangkat masalah mendasar, yaitu kurangnya regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mendukung keberadaan Pasraman dan Widyalaya. Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar peraturan daerah segera diinisiasi dan didorong sebagai langkah konkret dari dewan berdasarkan masukan masyarakat. Ia menekankan komitmennya untuk memastikan bahwa Pasraman dan Widyalaya mendapatkan payung hukum, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang diperlukan. Dukhajaya mencontohkan bahwa di luar Bali, beberapa pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan daerah guna membantu keberadaan madrasah dan pesantren. Ia optimis bahwa langkah serupa juga bisa diambil di Buleleng untuk mendukung pendidikan berbasis agama. ANTARA