**Borneonews - Pontianak**, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Barat menekankan pentingnya memperkuat hubungan kolaboratif antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Hal ini menjadi krusial dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang semakin rumit, terutama di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.
Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto, menyatakan bahwa upaya mempererat sinergi antara penegak hukum dan masyarakat adalah langkah penting. Kolaborasi yang solid diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam menanggulangi kejahatan transnasional.
Tito mengungkapkan bahwa posisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain menjadikannya salah satu jalur strategis lintas negara. Keadaan ini membuat wilayah tersebut rentan terhadap berbagai kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan terorisme.
Dalam konteks meningkatnya ancaman global, sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dianggap sangat vital. Kolaborasi yang kuat tidak hanya memperkuat upaya dalam memberantas kejahatan, tetapi juga memastikan langkah-langkah yang diambil lebih tepat dan efektif.
Untuk mengatasi tantangan ini, Tito menekankan perlunya kerjasama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Sinergi ini diharapkan akan memperkuat langkah-langkah pencegahan serta pemberantasan kejahatan transnasional di daerah perbatasan.
Lebih jauh, Tito berharap bahwa pertemuan ini dapat meningkatkan pemahaman bersama mengenai perkembangan terbaru dalam kejahatan lintas negara, serta modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Diskusi mengenai strategi konkret untuk menangani permasalahan di wilayah perbatasan menjadi sangat penting, disertai harapan agar hubungan antara penegak hukum dan masyarakat semakin erat.
Tito juga menegaskan pentingnya komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas penegak hukum. Ia menekankan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada prinsip hukum dan etika, sehingga tidak hanya efektif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.
Kemenkumham bersama dengan aparat penegak hukum lainnya harus memegang teguh nilai-nilai integritas dan profesionalisme. Tito menegaskan bahwa dengan penerapan prinsip tersebut, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman dan tertib di Kalimantan Barat.
Ia optimis bahwa melalui sinergi dan upaya keras, wilayah perbatasan Kalimantan Barat dapat menjadi lebih aman dari ancaman kejahatan lintas negara.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian, Frans Parlindungan Simarmata, juga memberikan penjelasan bahwa wilayah perbatasan memiliki karakteristik yang unik dan rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Dikatakannya, tantangan tersebut memerlukan respons yang terkoordinasi dan melibatkan semua pihak terkait.
Frans mengharapkan bahwa melalui koordinasi yang baik, Kalimantan Barat akan lebih siap menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang terus berkembang. Selain itu, ia menegaskan bahwa kerjasama tersebut penting dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan.
ANTARA
Sinergi Kemenkumham dan Masyarakat Hadapi Kejahatan Perbatasan
Bagikan:

PONTIANAK –
Komentar0
Jadilah yang pertama membagikan
Bagikan:

Berita Terkait
Penerbangan di Kalteng Terdampak Karhutla, Kemenhub Minta Penumpang Rutin Cek Jadwal
Kalteng Prioritas Penanganan Karhutla, BNPB: Bantuan Luar Negeri untuk Teknologi Pemadaman
Armada Logistik Mulai Beralih ke Listrik, DHL Tambah 30 Mobil EV
Dua Kasus Lakalantas Terjadi saat Kabut Asap Tebal di Sampit, Dua Orang Tewas
16.387 Personel Karhutla di Kalteng Dapat Jaminan Layanan Kesehatan Gratis
Maignan Dikartu Merah, AC Milan Dihajar Bournemouth 3-0
Komentar (0)
Memuat komentar…







