SEMARANG –
**Borneonews - Semarang**, Tim hukum Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang telah melakukan pendampingan terhadap sejumlah mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Pendampingan ini berkaitan dengan penyelidikan mengenai dugaan perundungan (*bullying*) yang dialami oleh seorang mahasiswa di institusi tersebut. Ketua Tim Hukum Undip, Kairul Anwar, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian melakukan pemanggilan terhadap mahasiswa dokter peserta PPDS melalui surat resmi yang disampaikan kepada Rektor Undip. Dalam surat tersebut, Rektor memberikan instruksi agar mahasiswa tersebut dapat hadir untuk memberikan keterangan. Tim hukum yang dibentuk oleh Undip memberikan pendampingan secara langsung kepada para dokter yang diperiksa di Polda Jawa Tengah. Kairul Anwar menegaskan bahwa universitas tidak akan mengintervensi proses penyelidikan dan sangat terbuka terhadap investigasi yang dilakukan mengenai dugaan perundungan yang terjadi di program PPDS Fakultas Kesehatan. Lebih jauh, Kairul menyampaikan bahwa Undip tidak akan tinggal diam terkait isu perundungan yang terjadi di lingkungan PPDS. Ia mengaku bahwa perundungan tersebut memang terjadi selama periode 2021 hingga 2022 dan sanksi telah dijatuhkan kepada para pelaku. "Perundungan itu nyata. Sanksi telah diberikan, bahkan ada yang sampai dipecat," ujarnya. Dalam perkembangan sebelumnya, seorang mahasiswi PPDS Fakultas Kedokteran Undip, berinisial AR, ditemukan meninggal dunia di tempat indekosnya di Jalan Lempongsari, Semarang, pada 12 Agustus 2024. Kematian yang diduga akibat bunuh diri tersebut dikaitkan dengan adanya kasus perundungan di lingkungan pendidikan yang diikutinya. Keluarga dari almarhumah AR telah melaporkan dugaan perundungan tersebut ke Polda Jawa Tengah pada 4 September 2024, sebagai langkah awal untuk mencari keadilan dan memproses kasus ini lebih lanjut. ANTARA