JAKARTA –
**Borneonews - Tashkent**, Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Parlemen Uzbekistan, Oliy Majlis, di ibu kota Tashkent. Pertemuan ini berlangsung dalam rentang waktu 11 hingga 14 September 2024, dan bertujuan untuk membahas berbagai topik penting, termasuk pemerintahan baru Indonesia dan potensi kerja sama antara kedua negara. Ketua Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, menjelaskan bahwa pemerintahan Indonesia yang akan datang, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memiliki komitmen untuk mendorong pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Ia menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan baru akan berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Dalam pernyataannya di Jakarta, Ibas menyampaikan rasa terima kasih karena diberi kesempatan untuk mengadakan pertemuan bilateral di tengah kesibukan Parlemen Uzbekistan yang sedang mempersiapkan pemilihan legislatif. Ia optimis, pemilu mendatang di Uzbekistan akan menjadi momen yang berarti dalam membuka jalan untuk kesejahteraan yang lebih besar. Ibas juga berharap agar kolaborasi antara negara Indonesia dan Uzbekistan, terutama di kalangan parlemen, dapat terus berjalan harmonis dan menguat. Ia menekankan bahwa tujuan bersama kedua negara adalah untuk mencapai kesejahteraan, kesetaraan, dan keberlanjutan sosial. Lebih lanjut, Ibas menjelaskan bahwa Uzbekistan merupakan mitra strategis yang penting bagi Indonesia, terutama dalam bidang perdagangan. Ia mencatat bahwa negara ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah serta berperan penting dalam membina daerah yang terintegrasi. Kepemimpinan Uzbekistan di kawasan Asia Tengah telah memulai berbagai proyek untuk meningkatkan konektivitas regional serta integrasi melalui berbagai inisiatif trans-regional. Ibas menggarisbawahi bahwa peran Uzbekistan penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan di kawasan tersebut. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, memiliki potensi pasar yang sangat besar dengan lebih dari 280 juta penduduk. Di samping itu, Ibas merujuk pada proyeksi bahwa Indonesia akan menambahkan lebih dari 75 juta orang ke kelas menengah pada tahun 2030, yang akan menjadikannya memiliki total kelas menengah sebanyak 130 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia akan menjadi pasar yang sangat strategis. Indonesia juga berfungsi sebagai pintu gerbang menuju kawasan ASEAN dan berperan dalam pasar regional serta internasional. Ibas menyebutkan adanya 35 perjanjian perdagangan yang mencakup ekonomi utama, seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Australia, memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Lebih dari itu, Ibas memberikan apresiasi terhadap peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan di sektor pariwisata, transportasi, serta pendidikan dan budaya. Ia menyerukan perlunya peningkatan kerja sama bilateral untuk memanfaatkan semua potensi yang ada. Selanjutnya, Ibas menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Ia menunjukkan dukungannya terhadap pemilu parlemen yang akan diadakan di Uzbekistan. Dalam konteks yang lebih luas, Ibas juga menyerukan agar Uzbekistan senantiasa mendukung penuh kemerdekaan rakyat Palestina. Ia menekankan bahwa langkah-langkah konkret harus diambil untuk membantu rakyat Palestina, baik dalam hal politik maupun bantuan kemanusiaan. "Kita harus terus berjuang untuk keadilan dan mengokohkan posisi kita demi hak-hak kemanusiaan yang fundamental," tegasnya. Selama pertemuan tersebut, Ibas bersama anggota lainnya dari GKSB melakukan diskusi bilateral dengan Ketua Kelompok Persahabatan Uzbekistan-Indonesia, Erkin Salikhov, dan sejumlah anggota parlemen lainnya. Dari pihak Indonesia, turut hadir Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana, serta anggota delegasi lainnya, sementara dari pihak Uzbekistan dihadiri oleh Wakil Ketua Parlemen Zukhra Ibragimova dan beberapa pejabat penting lainnya. ANTARA