SURABAYA –
**Borneonews - Madiun**, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mengekspresikan optimisme yang tinggi terkait pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diharapkan mencapai 100 persen pada bulan November 2024. Kepala Bapenda Kabupaten Madiun, Sutikno, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, realisasi pembayaran PBB oleh para wajib pajak di wilayah tersebut baru mencapai sekitar 27 persen dari total target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp32 miliar. Sutikno menjelaskan bahwa keterlambatan dalam pencapaian tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap regulasi yang baru, yang berimbas pada keterlambatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (*SPPT*). Menurut data yang ada, dari total 206 desa dan kelurahan di Kabupaten Madiun, terdapat 137 yang masih mencatatkan pencapaian PBB di bawah 25 persen. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pihak Bapenda untuk mendorong pencapaian yang lebih baik. Walaupun pencapaian saat ini masih terbilang rendah, Bapenda tetap optimis target yang ditetapkan, yaitu 50 persen pada akhir September 2024, 75 persen pada akhir Oktober, dan 100 persen pada akhir November, dapat diraih. Untuk mencapai target tersebut, berbagai strategi akan diimplementasikan. Di antaranya melalui kegiatan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara intensif di tingkat desa oleh para camat dan lurah. Pertemuan bersama RT, perangkat desa, dan forum lainnya akan dilaksanakan dengan tujuan untuk menjangkau para wajib pajak secara lebih efektif. Sutikno menekankan harapannya agar para camat dan lurah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Para camat dan kepala desa juga diminta memberikan masukan serta strategi seputar langkah-langkah yang perlu diambil untuk memenuhi target 100 persen pada akhir November 2024. Menghadapi waktu yang tersisa hingga ditetapkannya target tersebut, seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Madiun diharapkan bekerja dengan maksimal dan saling berkolaborasi. Dengan demikian, stabilitas anggaran serta program pembangunan daerah dapat terjaga dan berjalan dengan baik. ANTARA